Sambar,id. Jakarta || Pengurus Induk Koperasi Tani Nelayan Sambangi Fraksi PAN DPR RI, Usulkan Penerbitan Inpres Konsolidasi Tanah Pertanian. 1/05/2025.
Pengurus INKOPTAN Audensi Diterima Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan dan Sekretaris Fraksi Ahmad Madjid
Sarjono Amsan, Waketum INKOPTAN : Tanah-Tanah Pertanian Sudah Di Tangan Tuan Tanah dan Orang Kaya Di Kota, Perlu Konsolidasi Pertanahan
Putri Zulkifli Hasan : Dukungan INPOKTAN Dalam Program Pemerintah Pencapaian Swasembada Pangan, Kita Hargai
Jakarta - Pengurus Induk Koperasi Tani Nelayan menyampaikan usulan kepada Fraksi PAN DPR RI tentang terbitnya Inpres untuk mengkonsolidasi tanah pertanian di Perdesaan untuk mensukseskan Koperasi Desa Merah Putih.
Pengurus INKOPTAN yang diterima Putri Zulkifli Hasan, Ketua Fraksi PAN di dampingi Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Ahmad Madjid Qodaratullah menyambut baik usul INKOPTAN itu.
"Niat baik INKOPTAN untuk mendukung program pemerintah khususnya dalam pencapaian swasembada pangan sangat kami hargai. Kami perlu masukan dari pelaku untuk suksesnya program pangan itu, " ujar Putri, Rabu (30/4/2025) di Jakarta.
Sarjono Amsan, Wakil Ketua Umum INKOPTAN mengatakan bahwa sebaik apapun input pemerintah melalui program pertanian di perdesaan, tanpa mengkonsolidasi kepemilikan lahan pertanian, program tersebut justru hanya akan membantu tuan tanah di perdesaan.
Menurut Sarjono, di perdesaan, tanah-tanah pertanian itu sudah di tangan sebagian kecil tuan tanah, dan orang kaya kota. Jadi, menurutnya input berupa subsidi pupuk, bantuan bibit, saprotan dan lainnya hanya akan dinikmati oleh pemilik tanah. Sementara pekerja pertanian sebagian besar adalah buruh tani dan petani pemilik lahan sempit.
Ketimpangan kepemilikan alat alat produksi ini harus dikonsolidasi dengan Inpres yang memuat aturan tentang tanah pertanian di seluruh desa harus di sewa melalui program KDMP. Sehingga semua petani di desa sebagai anggota koperasi mengelola tanah pertanian dengan sewa lahan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
"Jadi Inpres memuat dua hal penting, yaitu pertama tanah pertanian tidak boleh dialihfungsikan. Kedua, tanah itu harus di sewa, syukur-syukur dimiliki, oleh koperasi dan petani anggota koperasi mendapatkan upah sekaligus keuntungan dari pengelolaan lahan tersebut, " tambahnya.
Selain soal usulan Inpres Konsolidasi Lahan, INKOPTAN juga mengusulkan agar kembali dihadirkan penyuluh pertanian di setiap KDMP yang bersertifikat.
Menurut M. Soleh, Sekjen INKOPTAN, penyuluh pertanian sebagai cerita sukses Swasembada Pangan zaman Suharto harus dihidupkan kembali.
"INKOPTAN telah memiliki LSP yang dapat melatih para calon penyuluh pertanian sebagai pendamping KDMP, " tambah M. Soleh.
Sementara, Teguh Eko Praatyono, Wakil Ketua Umum INKOPTAN Bidang Usaha , menyampaikan berbagai usulan tentang pengembangan Nelayan termasuk program penggunaan listrik atau baterai untuk mesin kapal nelayan.
"Kami sudah melakukan uji coba di Batam dan Ujung Genteng, Sukabumi ternyata kapal-kapal nelayan itu bisa menggunakan bahan bakar listrik, ujar TEP panggilan akrabnya.
Pendeknya, pertemuan yang dihadiri oleh Tuti Mudatsir, Bendaharan INKOPTAN dan Ahmad Afandi, Wakil Sekretaris INKOPTAN akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis lainnya.
"Kami tunggu rumusan Inpres-nya ya," pungkas Ahmad Madjid. (red)
narasumber: Tunas Prabowo 08
