SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Tengah resmi dan sah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan KONI Kota Palu periode 2025–2029 di Kantor KONI Sulteng, Rabu (4/3/2026). Penyerahan ini sekaligus mengakhiri polemik organisasi yang sempat tertunda akibat sengketa hasil musyawarah.
Wakil Ketua Umum I KONI Sulteng, Helmi Umar, menegaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan proses organisasi murni.
Ia meminta seluruh pihak untuk berhenti mencampuradukkan urusan olahraga dengan kepentingan politik.
“Jangan kita kontaminasi antara politik dan olahraga. Kalau kita padukan, dana yang seharusnya untuk prestasi bisa habis karena dicampur urusan lain,” tegas Helmi saat memberikan keterangan.
Kronologi dan Arahan KONI Pusat
Sengketa ini bermula dari gugatan salah satu kandidat dalam musyawarah KONI Kota Palu. Setelah melalui mediasi oleh KONI Pusat pada 13 Februari lalu, diputuskan bahwa surat pembentukan caretaker dicabut.
KONI Pusat merekomendasikan penerbitan SK definitif demi menjaga kelangsungan pembinaan atlet.
"Jika hal ini berlarut-larut hingga ke Badan Arbitrase, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan dan mengganggu persiapan agenda olahraga ke depan,” tambah Helmi.
Fokus pada Pembinaan dan Agenda Pra CDM
Wakil Sekretaris KONI Sulteng, Muhammad Warsita, menjelaskan bahwa percepatan SK ini krusial mengingat adanya agenda Pra CDM (Chief de Mission) dalam waktu dekat. Menurutnya, sebagai ibu kota provinsi, keterlambatan administrasi di Kota Palu dapat menghambat prestasi daerah secara umum.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Harian KONI Kota Palu, Akram Agus S.Sos yang menerima langsung SK tersebut, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali bersatu.
“Mari kita bersama-sama membangun prestasi olahraga di Sulawesi Tengah. Sebagai barometer pembinaan, kami segera melakukan konsolidasi terhadap seluruh cabang olahraga agar siap menghadapi agenda-agenda besar mendatang,” ujar Akram.
Dengan penyerahan SK ini, kepengurusan KONI Kota Palu kini resmi memiliki legalitas penuh untuk menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan atlet menuju level kompetisi yang lebih tinggi.***
.jpg)
