.jpg)
Dalam aksi tersebut, FRAKSI menyuarakan kekhawatiran dan kekecewaan terhadap keberadaan beberapa usaha, khususnya Mie Gacoan dan Richeese Factory, yang diduga kuat beroperasi tanpa izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Hal ini dianggap mencederai prinsip keadilan dan tata kelola usaha yang sehat di Kabupaten Gowa.
“Kami menuntut DPRD Gowa untuk segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menelusuri legalitas operasional Mie Gacoan dan Richeese Factory. Kami juga meminta kepada Dinas PTSP agar segera menertibkan kedua usaha tersebut sesuai aturan hukum,” tegas Muh Fajar Nur.
"Dan sesuai komitmen kami, aksi ini akan berlanjut pada jilid 3 mendatang dengan massa yang lebih besar" sikap dari Muh Fajar Nur selaku Jenderal Lapangan FRAKSI.
Aspirasi peserta aksi diterima secara langsung oleh Abdul Razak Daeng Lewa, S.E, anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, yang mengatakan bahwa perihal hal tersebut kami akan mengundang seluruh pelaku usaha di tanggal 15 mendatang.
Karena kami menemukan usaha-usaha yang tidak mengantongi surat izin usaha sesuai dengan aturan PERDA NO. 06 TAHUN 2022. Kami dari PANSUS LKPJ sudah mengundang seluruh pelaku usaha yang kami telah kunjungi yang tidak mengantongi PBG, Termasuk Mie Gacoan dan Richeese Factory dan undangan yang kami berikan belum dipenuhi sampai sekarang. Dan kami akan meminta untuk hadir tanggal 15 nantinya. Ucapnya
FRAKSI menegaskan bahwa gerakan ini adalah bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.
Sumber : Federasi Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI)
