Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, S.H., M.H., menyampaikan bahwa ketiga tersangka tersebut diduga kuat berperan dalam skandal korupsi proyek satelit Kementerian Pertahanan tahun 2012–2021. Proyek yang seharusnya memperkuat sistem komunikasi strategis negara ini justru berubah menjadi pekerjaan mangkrak dan merugikan keuangan negara lebih dari USD 21,38 juta, atau sekitar Rp306,8 miliar.
Tiga Tersangka yang Diserahkan
Laksda TNI (Purn) L
Mantan Kepala Badan Pertahanan Kemhan (2015–2017) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
TAVH
Managing Director Eurasian Technology Holdings PTE, Ltd sekaligus tenaga ahli satelit yang direkomendasikan dan diangkat oleh PPK.
GKS
Direktur (CEO) Navayo International AG.
Tidak ditahan, berstatus DPO, dan akan disidangkan in absentia.
Dugaan Penyimpangan Kontrak
Kasus bermula pada 1 Juli 2016, ketika Laksda (Purn) L selaku PPK menandatangani kontrak pengadaan terminal pengguna dan peralatan terkait dengan Navayo International AG senilai USD 34,19 juta—yang kemudian direvisi menjadi USD 29,9 juta.
Namun, kontrak tersebut tidak melalui proses pengadaan yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, melainkan penunjukan langsung berdasarkan rekomendasi TAVH. Akibatnya, peralatan yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat digunakan.
Dampak Finansial dan Sengketa Internasional
Kerugian negara yang dihitung BPKP mencapai:
USD 20.901.209,9 (pembayaran pokok)
USD 483.642,74 (bunga per 15 Desember 2021)
Ironisnya, GKS selaku penyedia justru menggugat Pemerintah RI di arbitrase internasional. Pada ICC CASE No. 24072/HTG, arbitrase di Singapura memenangkan permohonan GKS, hingga berujung permintaan penyitaan aset milik RI di Paris.
Perkara Displitsing
Berkas perkara dipisah menjadi dua:
Laksda (Purn) L dan TAVH — ditahan di Rutan POM AL dan Rutan Salemba.
GKS — DPO, disidangkan tanpa kehadiran (in absentia).
Pengadilan dan Dasar Hukum
Mahkamah Agung melalui SK Ketua MA No. 229/KMA/SK.HK2.2/XI/2025 menetapkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebagai forum pemeriksaan perkara ini.
Para tersangka dijerat:
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor
Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Babak Baru Penegakan Hukum
Dengan selesainya Tahap II, proses pembuktian kini berada di tangan Penuntut Koneksitas. Publik menanti konsistensi penegakan hukum terhadap proyek strategis yang menyangkut keamanan nasional ini—proyek yang seharusnya memperkuat kemampuan bangsa, namun justru dikecewakan oleh praktik korupsi di lingkaran elite.
Siapa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya?
Pengadilan akan menjawab. (Sb)
.jpg)
