SAMBAR.ID, WAMENA, Papua Pegunungan – Langkah konkret penguatan kelembagaan adat akhirnya ditempuh. Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Korwil Provinsi Papua Pegunungan, Tias Kogoya, resmi mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (17/3/2026).
Pendaftaran dilakukan di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, menjadi penanda awal legalisasi formal sekaligus penguatan posisi LMA sebagai representasi masyarakat adat di tingkat provinsi.
Tias Kogoya menegaskan, langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan komitmen serius membangun sinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan di wilayah Papua Pegunungan.
“LMA siap bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh elemen dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan,” tegasnya.
Ia menilai, keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah. Dalam konteks Papua Pegunungan yang sarat dinamika sosial, fungsi ini menjadi krusial untuk merawat harmoni dan mencegah potensi konflik.
Lebih jauh, Tias menyebut pihaknya akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan. Konsolidasi internal pun terus dilakukan guna memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat wilayah.
“Legalitas ini penting agar langkah kami terarah, terukur, dan diakui secara resmi,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh proses pendaftaran telah ditempuh sesuai ketentuan, termasuk berdasarkan surat keputusan dari Ketua Telema Korwil Papua Pegunungan, serta kelengkapan dokumen administratif yang dipersyaratkan oleh Kesbangpol.
Tak hanya itu, transparansi juga menjadi sorotan. Tias menegaskan bahwa informasi pendaftaran ini perlu diketahui publik sebagai bentuk keterbukaan lembaga kepada masyarakat adat.
“Ini pemberitahuan kepada masyarakat bahwa lembaga ini telah kami daftarkan secara resmi,” tutupnya.
Dengan langkah ini, LMA Korwil Papua Pegunungan diharapkan tidak hanya menjadi simbol adat, tetapi juga motor penggerak pembangunan berbasis kearifan lokal—menjaga nilai, merawat identitas, sekaligus memastikan suara masyarakat adat tetap hidup dalam setiap kebijakan daerah.
Penulis: Bawi Kogoya, S.Kom
.jpg)
