Sambar.id JAKARTA - Asep N. Mulyana tampil sebagai motor penggerak narasi sinergi antarpenegak hukum dalam Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun Anggaran 2026. Dalam forum strategis yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 30 Maret 2026, ia menggarisbawahi satu pesan utama: kepemimpinan nasional hari ini ditentukan oleh integritas dan kekuatan kolaborasi.
Mewakili ST Burhanuddin, Asep menyampaikan bahwa arah pembangunan Indonesia tidak lagi bisa berjalan sektoral. Ketahanan pangan, kedaulatan energi, dan pertumbuhan ekonomi harus dikawal melalui orkestrasi lintas lembaga menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
“Di tengah ketidakpastian global dan ancaman krisis, Kejaksaan tidak bisa pasif. Kami hadir dengan program konkret yang langsung menyentuh fondasi ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah program unggulan yang kini menjadi instrumen strategis negara, mulai dari Jaksa Mandiri Pangan untuk menjaga stabilitas stok nasional, program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) guna memastikan anggaran desa tepat sasaran, hingga pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai penguatan ekonomi biru di wilayah pesisir.
Namun di balik ambisi besar itu, ancaman laten tetap mengintai. Asep secara terbuka mengakui adanya risiko kebocoran anggaran dan modus penipuan yang semakin kompleks dalam proyek-proyek pembangunan nasional. Untuk itu, Kejaksaan mengusung pendekatan dua arah: pencegahan sejak hulu melalui pendampingan perencanaan, serta penindakan tegas di hilir tanpa kompromi.
“Penegakan hukum tidak semata menghukum, tetapi memastikan pemulihan ekonomi dan penyelamatan aset negara,” ujarnya lugas.
Data kinerja menjadi penguat. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Satgas PKH, Kejaksaan berhasil memulihkan keuangan negara lebih dari Rp149 triliun. Sementara itu, bidang intelijen dan pidana khusus terus mengawal proyek strategis dan menutup celah kerugian negara di berbagai sektor.
Menurut Asep, capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Ia menyebut pola kepemimpinan kolaboratif sebagai kunci, dengan menempatkan Kejaksaan, Polri, dan TNI dalam satu tarikan nafas sebagai mitra strategis pemerintah menjaga stabilitas nasional.
Di hadapan para peserta KKP, pesan penutup disampaikan dengan nada tegas: perwira Polri masa depan tidak cukup hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi harus menjadi penggerak perubahan yang responsif terhadap krisis.
“Sinergi antar lembaga adalah fondasi. Tanpa itu, visi besar hanya akan menjadi slogan,” tandasnya.
Pernyataan ini menegaskan satu hal: di tengah kompleksitas tantangan global dan domestik, arah kepemimpinan hukum Indonesia sedang diarahkan pada satu poros utama—kolaborasi yang berintegritas demi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
.jpg)
