DPRD Kabupaten Pekalongan Dorong Percepatan Pembenahan Irigasi, Usulkan Pemetaan Menyeluruh pada 2027


Sambar. Id Pekalongan  – Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan irigasi pertanian guna menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman musim kemarau. Salah satu langkah yang didorong ialah pemetaan menyeluruh jaringan irigasi sekunder dan tersier agar penanganan ke depan lebih terarah.


Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Catur Andriansah, usai rapat kerja pimpinan DPRD dan Komisi C bersama perangkat daerah serta Koalisi Transparansi Pekalongan yang membahas tindak lanjut persoalan irigasi pertanian, Rabu (22/7/2026).


Catur menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut audiensi yang melibatkan Koalisi Transparansi Pekalongan, Komisi Irigasi, dan Duta Petani Milenial untuk membahas berbagai persoalan irigasi yang masih dihadapi petani di Kabupaten Pekalongan.


"Bahwa pada rapat hari ini, kaitannya dengan audiensi yang melibatkan Koalisi Transparansi Pekalongan, Komisi Irigasi, maupun Petani Milenial, Komisi C melakukan rapat audiensi bersama membahas persoalan irigasi pertanian di Kabupaten Pekalongan," katanya.


Menurutnya, pembahasan irigasi tidak bisa dilakukan secara parsial karena harus mencakup seluruh sistem mulai dari hulu hingga hilir. Namun, sesuai kewenangan pemerintah daerah, perhatian difokuskan pada pengelolaan irigasi sekunder oleh bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) serta irigasi tersier yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).


Ia mengungkapkan, berbagai masukan dari peserta audiensi menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan irigasi yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian, terutama menghadapi musim tanam kedua di tengah ancaman El Nino.


"Masyarakat petani di Kabupaten Pekalongan menyampaikan aspirasi bagaimana menghadapi kondisi musim El Nino Godzilla yang memang sangat mengkhawatirkan bagi produktivitas pertanian, khususnya pada musim tanam kedua," ujarnya.


Komisi C, lanjut Catur, telah meminta dinas teknis untuk terus mempercepat penyelesaian persoalan irigasi secara bertahap. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, ia mengapresiasi langkah DKPP yang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan irigasi tersier melalui kerja sama dengan kelompok tani.


Selain pembangunan fisik, Komisi C juga menekankan pentingnya menjaga kualitas hasil pertanian, bukan hanya meningkatkan kuantitas produksi.


"Yang diperlukan bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas hasil pertanian juga harus dipertimbangkan. Karena apa pun yang terjadi, kami mengharapkan kualitas dan jumlah produktivitas pertanian di daerah kita sama-sama meningkat," tegasnya.


Ia menambahkan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh jaringan irigasi, tetapi juga ketersediaan pupuk dan kecukupan air sebagai kebutuhan utama pertanian.


Dalam rapat tersebut, Komisi C juga menyoroti persoalan irigasi di Desa Siwalan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. DPRD merekomendasikan agar dinas teknis dari PSDA maupun DKPP segera turun ke lapangan untuk melakukan kajian.


"Kami merekomendasikan dan memberikan perintah kepada dinas teknis, baik PUPR melalui PSDA maupun DKPP, agar pada hari Kamis (23/7/2026) turun langsung mengkaji permasalahan di lokasi tersebut," katanya.


Sebagai langkah jangka panjang, Komisi C mendorong pemerintah daerah menyusun pemetaan dan pendataan seluruh jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan agar seluruh saluran terdokumentasi secara jelas.


Menurut Catur, pada 2027 pemerintah daerah berencana melibatkan pihak ketiga untuk memetakan seluruh jaringan irigasi, baik yang masih berfungsi maupun yang sudah tidak berfungsi.


"Dengan adanya usulan dari dinas terkait untuk membuat peta irigasi, baik sekunder maupun tersier, saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh. Nanti semuanya akan terlihat dengan jelas di dalam peta tersebut," ungkapnya.


Ia berharap, melalui pemetaan tersebut pemerintah dapat segera mengaktifkan kembali saluran irigasi yang tidak berfungsi sehingga luas lahan produktif bertambah dan target produktivitas pertanian di Kabupaten Pekalongan dapat tercapai.


“Kami juga berharap, berdasarkan laporan riil yang kami terima mengenai irigasi yang saat ini sudah tidak berfungsi, dinas terkait bisa segera mengaktifkannya kembali. Sehingga luas lahan produktif di Kabupaten Pekalongan meningkat. Kalau luas lahan meningkat, maka produktivitas pertanian juga bisa mencapai target,” Pungkasnya. (*) 

Lebih baru Lebih lama