SAMBAR.ID, Sigi, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menargetkan produktivitas padi di Sulawesi Tengah meningkat dari rata-rata 4 ton menjadi 6 ton per hektare pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional.
Komitmen itu disampaikan Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
Menurut Anwar, sektor pertanian merupakan kekuatan utama Sulawesi Tengah yang harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut arah pembangunan tersebut juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI yang menempatkan Sulawesi Tengah sebagai daerah penyangga ketahanan pangan dan energi nasional.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kata dia, telah menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan melalui program unggulan Berani Panen Raya yang masuk dalam RPJMD.
"Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera," ujar Anwar.
Ia optimistis target produktivitas rata-rata 6 ton per hektare pada 2027 dapat tercapai apabila seluruh pihak bekerja secara terpadu.
Dalam arahannya, Anwar juga menekankan pentingnya menghilangkan sekat birokrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, pembangunan pertanian tidak boleh terhambat hanya karena persoalan kewenangan.
"Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih," katanya.
Ia meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan kebutuhan riil di daerah agar bantuan pemerintah provinsi benar-benar tepat sasaran dan menjawab persoalan di lapangan.
Anwar juga mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah tidak lagi saling melempar tanggung jawab ketika menghadapi persoalan pembangunan.
"Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat," tegasnya.
Selain peningkatan produktivitas, Gubernur turut mendorong digitalisasi sektor pertanian. Ia menginginkan seluruh data petani terintegrasi secara digital sehingga kebijakan pemerintah dapat disusun berdasarkan data yang akurat.
Menurutnya, perhatian pemerintah juga harus menjangkau petani penggarap yang selama ini belum banyak menikmati program bantuan karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
Anwar juga meminta pemerintah daerah aktif mendukung program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian dengan memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar layak dikembangkan.
Menutup arahannya, Anwar meminta hasil rapat koordinasi menjadi dasar penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, dan petani mampu mendorong peningkatan produktivitas pertanian serta memperkuat peran Sulawesi Tengah sebagai lumbung pangan nasional.***
