SAMBAR.ID// PROBOLINGGO – Ketimpangan kesejahteraan dan minimnya perhatian terhadap guru ngaji di Kota Probolinggo terus memantik keprihatinan publik. Padahal, para pendidik keagamaan ini memegang peran krusial sebagai benteng moral dan tonggak utama pembentukan karakter generasi penerus bangsa.
Kabar mengenai rencana kenaikan honor guru ngaji sebesar 40 persen dinilai belum menyentuh akar persoalan. Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kota Probolinggo menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan para guru ngaji di lapangan.
Saat ditemui awak media pada Sabtu (25/7/2026), Ketua PC GP Ansor Kota Probolinggo, Sahabat Salamul Huda, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia mendorong seluruh elemen politik untuk benar-benar berikhtiar memperjuangkan hak para pendidik agama, bukan sekadar menjadikannya komoditas politik menjelang pemilu.
"Honor memang akan bertambah, tetapi jika diukur dari nominal penambahan yang hanya 40 persen, itu dirasa belum maksimal. Kami berharap semua partai politik berjihad untuk memperjuangkan gaji guru ngaji. Jangan hanya dijadikan komoditas suara saja, tetapi setelahnya tidak diperjuangkan," tegas Salamul Huda.
Dinamika Insentif dan Kuota yang Belum Merata
Rekam jejak insentif guru ngaji di Kota Probolinggo mencatat dinamika yang memprihatinkan:
Periode 2023–2024: Penerima manfaat memperoleh honor sebesar Rp500.000 per bulan.
Tahun 2025: Nominal tersebut mengalami pemangkasan hingga 25 persen dengan alasan skema penyetaraan honorarium.
Kebijakan efisiensi ini kian berimbas pada terbatasnya jangkauan penerima insentif. Berdasarkan data di lapangan, terdapat sekitar 3.000 guru ngaji yang tersebar di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Namun hingga saat ini, baru 1.372 guru ngaji yang terakomodasi dalam daftar penerima insentif resmi pemerintah daerah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pendidik keagamaan di Kota Probolinggo belum tersentuh alokasi anggaran daerah.
Soroti Ketimpangan Prioritas Pembangunan
Selain masalah nominal dan kuota, PC GP Ansor Kota Probolinggo menyoroti ketimpangan prioritas antara pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) keagamaan dan infrastruktur fisik.
Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah alokasi anggaran proyek rehabilitasi saluran pematusan di Jalan HOS Cokroaminoto yang mencapai angka fantastis, yakni Rp20 miliar. Nilai tersebut dinilai sangat kontras dengan anggaran kesejahteraan guru ngaji yang justru memicu pemangkasan nominal dan pembatasan kuota penerima.
"Hal tersebut dinilai sebagai indikasi kuat bahwa pemerintah daerah masih menempatkan kesejahteraan para pendidik keagamaan di urutan bawah daftar prioritas pembangunan daerah," pungkas Salamul Huda.
IPUL Jatim
