Sambar. Id Pekalongan – Puluhan massa dari Forum Lingkaran Pekalongan Jaya (Forlindo Jaya) dan LSM Pejuang 24 menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jumat (17/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah catatan kritis sekaligus dukungan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Plt. Bupati Pekalongan Sukirman menerima langsung perwakilan massa dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan. Ia menyampaikan apresiasi terbuka atas kehadiran kedua organisasi kemasyarakatan tersebut.
"Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Forlindo Jaya dan Pejuang 24 yang telah menyampaikan aspirasinya. Pertama, mereka mendukung pemerintahan. Kedua, mereka juga ikut mengkritisi jalannya pemerintahan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, sekaligus mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran kebijakan pembangunan maupun praktik-praktik kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD," ujar Sukirman.
Ia menambahkan, berbagai masukan yang diterima mencakup persoalan infrastruktur, kesejahteraan nelayan, penghentian perpanjangan kontrak tenaga outsourcing, hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Seluruh hal teknis tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah daerah.
"Tentu kami mengucapkan terima kasih. Banyak masukan yang kami terima, dan beberapa hal teknis pasti akan kami tindak lanjuti. Seperti yang sudah umum disampaikan, ada persoalan infrastruktur, kemudian soal nelayan, lalu persoalan tenaga outsourcing yang tidak diperpanjang lagi, termasuk juga terkait BLUD dan seterusnya," jelasnya.
Terkait permasalahan tenaga outsourcing yang kontraknya tidak diperpanjang, Sukirman memastikan akan melakukan verifikasi data secara menyeluruh. Pemerintah akan membedakan apakah pemutusan hubungan kerja dilakukan karena alasan kinerja atau diduga ada unsur diskriminasi politik.
"Untuk outsourcing tentu saja akan kami cek dulu datanya. Nanti kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari teman-teman mengenai tindak lanjutnya. Apakah pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga outsourcing ini karena faktor politik atau memang karena kinerjanya kurang baik. Nah, itu nanti akan kami pertimbangkan. Kalau memang ada yang terdampak secara politik, terdampak dalam proses demokrasi yang ada, tentu saja akan kami kembalikan lagi sesuai ketentuan," tegasnya.
Merespons dugaan praktik jual beli jabatan yang turut disuarakan massa, Sukirman menyatakan hal tersebut merupakan peristiwa masa lalu yang secara hukum formal tidak pernah terbukti. Meski demikian, pihaknya tetap mewaspadai segala bentuk penyimpangan, terlebih saat ini sedang berlangsung proses penataan pejabat eselon III ke atas.
"Sebenarnya itu kan peristiwa-peristiwa yang sudah lalu dan secara hukum formal tidak pernah terbukti. Tetapi kita tetap wajib mewaspadai adanya praktik jual beli jabatan. Apalagi hari ini kita sedang berproses melakukan penataan para pejabat eselon, termasuk eselon III dan seterusnya," katanya.
Sukirman pun berharap Forlindo Jaya dan Pejuang 24 dapat menyatukan langkah dengan seluruh elemen masyarakat lainnya demi kemajuan bersama.
"Ya, saya berharap Forlindo dan Pejuang 24 dapat bergabung dan bersinergi dengan seluruh organisasi kemasyarakatan yang sudah ada dan eksis di Kabupaten Pekalongan. Sehingga mampu bersama-sama membangun daerah, dan yang tidak kalah penting adalah bersinergi dengan pemerintah," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya, Islah, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan sikap pasca-peristiwa penangkapan pejabat daerah yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, peristiwa tersebut dijadikan hikmah agar semua pihak semakin waspada dan berbenah.
"Pada prinsipnya, ayo kita sengguyung bareng membangun Kabupaten Pekalongan supaya benar-benar diakui secara nasional. Insiden kemarin kita jadikan hikmah. Jangan dibawa secara perorangan, tetapi kita melihatnya secara umum. Pada prinsipnya, ayo kita sama-sama bersinergi dan memonitor sesuai bidang masing-masing," ujar Islah.
Ia menegaskan suara rakyat wajib didengar oleh pemerintah. Seluruh elemen masyarakat berhak mengawasi tanpa rasa takut terhadap aparat maupun pejabat. Kegiatan sosial seperti Jumat Berkah yang rutin digelar pihaknya juga bertujuan menjaga citra Pekalongan agar tetap dikenal sebagai kota yang bermoral, bukan sebaliknya.
"Pak Bupati, Pak Plt. Bupati Sukirman, tetap berjalan di bawah aturan. Apa pun itu, masyarakat berhak memberikan masukan. Makanya suara rakyat dan masukan rakyat harus didengar. Jangan takut kepada OPD, jangan takut kepada APH. Makanya kami juga bilang, kalau setiap bulan kami mengadakan kegiatan Jumat Berkah, itu semata-mata untuk merawat Kabupaten Pekalongan agar benar-benar diakui sebagai kota santri, bukan kota korupsi," tandasnya.
Islah juga meminta Plt. Bupati untuk tidak gentar dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat. Forlindo Jaya menyatakan siap mendukung kebijakan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan.
"Ya, saya mengapresiasi beliau dan berharap masukan-masukan dari masyarakat bisa diterima dengan baik. Pak, jangan takut terhadap apa pun. Kalau memang ada kebijakan yang harus diadendum atau disesuaikan karena aspirasi masyarakat, kami siap mendukung. Makanya Pak Sukirman tetap kami monitor. Walaupun beliau tidur pun tetap kami monitor," ucapnya disertai tawa.
Sebagai penutup, Islah menegaskan tidak ada manusia yang sempurna. Semua pihak diharapkan saling mengingatkan demi menjadikan Kabupaten Pekalongan yang terus berbenah dan semakin maju.
"Iya. Karena semua itu kita jadikan hikmah. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, tempatnya salah," pungkasnya.(*)
