Anggota DPR RI Sarankan Pelaksanaan MBG Dievaluasi Uji Laboratorium Pangan


Sambar.id, Rohil- Pad Hari Senin Tanggal 26 Mei 2025 Biro Redaksi Rohil Mengabarkan " Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Riau 1 dr Maharani, turut menyoroti temuan 17 kasus luar biasa terkait makan bergizi gratis (MBG) yg terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.


Menurutnya, BGN dan BPOM selaku juru kunci pelaksanaan program MBG perlu mengevaluasi kembali proses pengadaan bahan baku melalui uji laboratorium pangan


"Menyikapi insiden kasus luar biasa MBG ini, kita menyarankan agar BGN dan BPOM mengevaluasi kembali proses pengadaan bahan bakunya, kalau perlu, harus melalui uji laboratorium pangan " kata Maharani di Jakarta, Senin (26/5/2025)


Maharani menjelaskan bahwa setelah melalui uji laboratorium pangan, dalam proses produksi, pihak dapur umum selaku penyedia manfaat MBG harus memperhatikan kebersihan, mulai dari lingkungan, alat pengolahan, sampai pada kemasan.


Diapun mendorong BGN dan BPOM untuk merekomendasikan kepada pihak penyedia MBG agar menjaga fasilitas yang bersih baik dari segi lingkungan, alat pengolah pangan hingga kemasan.


"Untuk itu, BGN dan BPOM harus menekankan kepada pihak penyedia pentingnya mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali", imbuh Maharani


Legislator Golkar itu juga menegaskan, insiden keracunan pada program MBG kali ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Menurut dia, penyelanggaraan program MBG tidak hanya soal ketersediaan dan nilai gizi, tetapi juga menyangkut jaminan keamanan pangan yang tidak boleh dinegosiasi.


Maharani juga turut menyampaikan keprihatinan atas peristiwa yang menimpa puluhan siswa yang mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu


“Kita turut prihatin atas kejadian luar biasa ini, terlebih karena program MBG yang pada tujuannya sangat baik yakni meningkatkan gizi anak-anak sekolah malah jadi musibah. Jadi, insiden ini harus jadi perhatian serius semua pihak, karena ini juga menyangkut jaminan keamanan pangan yang tidak boleh dinegosiasi". Maharani, Imbuhnya.


Laporan:Tim Jurnalis ((Legiman))


Sumber:Rilis

Lebih baru Lebih lama