Sambar.id, Lampung, 21 Mei 2025 – Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Baturaja (Unbara), melaksanakan serangkaian kunjungan akademik ke sejumlah lembaga pemerintahan dan institusi pendidikan tinggi di Provinsi Lampung pada 19–21 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari praktikum lapangan yang bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa terkait demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
Kegiatan dimulai pada Senin, 19 Mei 2025, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Metro. Dalam sesi diskusi bertema "Perencanaan Pembangunan Kota Metro", Ir. Yeri Ehwan, M.T. selaku narasumber utama menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam pembangunan kota.
"Kota Metro adalah kota untuk semua. Pemerintah hadir melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi," ujar Yeri.
Metro juga diakui sebagai kota pendidikan, dengan lebih dari 50% pelajarnya berasal dari luar daerah. Dalam perencanaan ke depan, pemerintah kota terus membangun infrastruktur pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi masa depan, termasuk rumah sakit hewan sebagai bentuk inovasi layanan masyarakat.
Menggali Potensi Desa dan Ekowisata Mangrove di Pesawaran
Selasa, 20 Mei 2025, mahasiswa melanjutkan kunjungan ke Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Bertempat di kawasan Ekowisata Mangrove Cuku Nyinyi, diskusi bertema “Strategi Pengembangan Potensi Desa dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa” berlangsung hangat dan interaktif.
Kepala Desa Sidodadi, Tunggal Saputro, menjelaskan bahwa pengelolaan ekowisata berbasis hutan mangrove telah memberikan dampak signifikan bagi lingkungan sekaligus mendorong ekonomi lokal.
Rehabilitasi mangrove yang kami lakukan tidak hanya menjaga ekosistem, tapi juga membuka ruang wisata berbasis masyarakat dan mendorong ekonomi desa," ujarnya.
Program bank sampah, kerajinan limbah laut oleh PKK, dan pengelolaan BUMDes menjadi contoh nyata kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan warganya.
Masih di hari yang sama, mahasiswa mengunjungi Gedung DPRD Provinsi Lampung untuk mengikuti diskusi bertajuk “Peran DPRD dalam Perumusan Kebijakan Daerah: Antara Aspirasi Publik dan Kepentingan Politik”. Kegiatan ini menekankan peran DPRD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam proses legislasi.
Salah satu anggota dewan menyampaikan bahwa DPRD bukan sekadar lembaga pembuat perda, tetapi berperan dalam memastikan aspirasi masyarakat tertuang dalam kebijakan publik yang adil dan akuntabel.
Rangkaian kegiatan ditutup pada Rabu, 21 Mei 2025, dengan kunjungan ke FISIP Universitas Lampung. Acara bertema “Penguatan atau Disrupsi Demokrasi?” ini dibuka oleh Dekan FISIP Unila, Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., didampingi Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan, Bendi Juantara, S.IP., M.A., serta dihadiri sejumlah dosen senior, termasuk Drs. Budi Harjo, M.I.P., Prof. Arizka Warganegara, Ph.D., dan beberapa dosen muda, seperti: Lilih Muflihah, S.IP., M.IP., Kris Ari, S.IP., M.IP., dan Goestyari Kurnia Amantha, S.IP., M.IP.
Dalam paparannya di dalam kuliah umum, Drs. Budi Harjo menyoroti tantangan demokrasi Indonesia yang masih bersifat prosedural.
“Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi tentang partisipasi publik yang substantif dan pemimpin yang menjaga integritas,” tegasnya.
Selain mengikuti diskusi, mahasiswa juga melakukan tourguided kampus yang memperkenalkan fasilitas pembelajaran modern, laboratorium pemerintahan, dan ruang organisasi mahasiswa.
Dari Teori ke Praktik: Menyiapkan Pemimpin Masa Depan
Kunjungan akademik ini menjadi bukti bahwa pembelajaran ilmu pemerintahan tidak cukup hanya di ruang kelas. Mahasiswa diajak menyelami langsung dinamika penyusunan kebijakan, pembangunan desa berbasis potensi lokal, hingga kompleksitas politik legislatif di tingkat provinsi.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unbara, Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P., berharap bahwa pengalaman lapangan ini akan menjadi pondasi kokoh bagi mahasiswa dalam membentuk karakter kepemimpinan yang kritis, adaptif, dan demokratis.
“Kami ingin mahasiswa melihat langsung praktik pemerintahan dan menyadari bahwa mereka punya peran besar sebagai agen perubahan ke depan,” tutupnya.
(A1113L)
.jpg)