SAMBAR.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan siber nasional dengan menghadiri kegiatan Pengukuhan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Organisasi dan Sektoral Tahun 2025, Selasa (22/7/2025).
Bertempat di Auditorium Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati, Kantor Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, kehadiran Pemprov Sulteng disaksikan oleh Sekretaris Diskominfosantik, Aswin Saudo, yang secara resmi dikukuhkan sebagai bagian dari TTIS mewakili Provinsi Sulteng.
Pengukuhan ini menjadi bagian dari langkah strategis BSSN dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap berbagai kejadian siber, khususnya di instansi pemerintah dan sektor-sektor strategis.
Sebanyak 43 tim dari berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah juga dikukuhkan dan akan bertugas sebagai garda terdepan dalam mendeteksi, merespons, serta memulihkan sistem dari gangguan siber.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Sulistyo, dalam berbagai hal menekankan pentingnya peran TTIS dalam memperkuat ekosistem keamanan siber nasional.
“Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab BSSN semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama, lintas sektor dan lintas daerah. Dengan terbentuknya TTIS, kita ingin membangun kesadaran dan kesiapsiagaan yang merata hingga tingkat daerah dan organisasi, agar setiap kejadian siber bisa ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” jelas Sulistyo.
Ia menambahkan, TTIS harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga kelestarian data, keberlangsungan pelayanan publik yang aman, serta perlindungan terhadap infrastruktur informasi vital bangsa.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfosantik Provinsi Sulteng, Aswin Saudo, menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan hal yang tidak penting dalam memperkuat infrastruktur keamanan siber di daerah.
“Seiring dengan meningkatnya ancaman digital di era transformasi teknologi saat ini, penguatan kapasitas daerah melalui pembentukan TTIS menjadi sangat krusial. Ini penting untuk menjaga integritas data dan sistem informasi pemerintahan, serta menjamin pelayanan publik digital tetap aman dan terpercaya,” ujarnya.
Seperti yang diharapkan, kolaborasi antara BSSN dan pemerintah daerah dapat melahirkan ekosistem keamanan siber nasional yang kokoh, tangguh, dan berkelanjutan.
Diakhir acara, Pemerintah Provinsi Sulteng menerima piagam apresiasi dari BSSN RI atas komitmennya dalam menjaga keamanan siber di Sulawesi Tengah.***
.jpg)