SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Salah satu oknum Pejabat masih saja Alergi kepada para Wartawan dan mengundang sorotan masyarakat Sulteng, diketahui informasi ingin diakses yakni program pembangunan 2025 adalah bagian agenda strategis nasional dalam rangka peningkatan ketahanan air dan pangan.
Berharap adanya keterbukaan informasi publik dari pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Provinsi Sulteng, agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
Namun saat ini masih ada Oknum Pejabat Satker Air Tanah dan Air Baku (ATAB) dinilai tertutup kepada wartawan dikonfirmasi terkait pelaksanaan program kegiatan di Tahun Ini.
Upaya konfirmasi resmi lewat pesan WhatsApp 081354363XXX tidak direspon sama sekali , beberapa awak media juga mengakui tidak ada jawaban sama sekali, terkesan “alergi” terhadap pertanyaan wartawan.
Olehnya Aktivis dan pemerhati kebijakan publik mulai angkat suara, agar Kementerian PUPR melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan akuntabilitas Satker BWS Sulawesi III Sulteng tersebut.
Dikonfirmasi Rahman Tjani selasa (26/8/2025), yang menjabat Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) DPW Provinsi Sulteng menyayangkan atas sikap Satker, ATAB yang sama sekali tidak mau dikonfirmasi sejumlah awak media.
Hal tersebut tentunya melanggar Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Kalau satkernya tidak mau dikonfirmasi oleh wartawan itu sama dengan Arogan namanya, dan itu sudah melanggar undang-undang nomor 25 tahun 2009, Tentang pelayanan publik.
"Saya minta kepada kepala BWSS Sulawesi III agar bawahannya mendapatkan teguran, kata Rahman Tjani. Tambahnya “Kalau pejabat publik enggan dikonfirmasi, itu bukan hanya soal etika, tapi soal transparansi dan tanggung jawab terhadap masyarakat,” tegas Rahman Tjani.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Satker BWS. Redaksi akan terus berupaya mendapatkan klarifikasi demi kepentingan publik. ***
(Tim Media Patner)
.jpg)