SAMBAR.ID, Sigi, Sulteng - "Kalau saya tidak berjuang di Jakarta, bagaimana Sigi bisa mendapat tambahan anggaran?,"sanggahan retoris tersebut diucapkan Bupati Sigi, H. Mohamad Rizal Intjenae, dalam mengklarifikasi isu yang beredar di media sosial (medsos).
Beberapa waktu belakangan ramai di medsos dengan menuding seorang Bupati Sigi lebih sering berada di luar daerah ketimbang di tengah masyarakat.
Namun dengan tenang, Bupati Rizal meluruskan persepsi itu, setiap langkahnya ke Jakarta bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan perjuangan menjemput program serta dana pembangunan yang tak bisa hanya ditunggu dari balik meja kerja.
Menurut Bupati, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah pusat sering kali menganggap dana transfer ke daerah sudah cukup.
"Kalau kita diam saja, pusat akan berpikir Sigi tak lagi butuh tambahan. Tapi kalau kita aktif menjemput bola, itu tandanya kebutuhan kita masih banyak. Di situlah saya hadir," tegasnya, Rabu (10/9/2025).
Rizal mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Sigi justru berupaya meringankan beban masyarakat dalam sektor pajak. BPHTB dan PBG tidak lagi dipungut, sementara PBB tidak dinaikkan. Bahkan, bagi warga yang rutin membayar PBB tanpa putus, diberikan bonus hingga 25 persen.
"Kalau pun ada yang menunggak, saya tidak kenakan denda sama sekali. Itu bukti kepedulian kami," bebernya lagi.
Selain itu, lanjut Rizal, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti galian C di aliran Sungai Palu juga tengah dikoordinasikan bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H Anwar Hafid. Pemerintah kabupaten, menurutnya, tak pernah berhenti mencari cara untuk memperkuat fiskal daerah.
Hasil dari langkah-langkah tersebut mulai terlihat. Dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Gubernur, Sigi tercatat mampu menekan laju inflasi.
"Kami selalu turun bersama tim memantau harga, menggelar operasi pasar, hingga operasi pangan. Inilah bukti bahwa perjalanan saya membawa manfaat langsung bagi masyarakat," kata Bupati.
Ia pun menyinggung kondisi infrastruktur di Sigi yang belum terlalu ideal dibanding Kota Palu. Jalan yang menghubungkan kedua wilayah, misalnya, masih banyak berlubang.
"Kalau Palu mulus, kita di Sigi belum sepenuhnya. Itu yang saya perjuangkan. Insyaallah, tahun depan bisa mulus," cetusnya optimistis.
Bupati Rizal menegaskan, otonomi daerah bukan berarti menutup diri dari pemerintah pusat. Justru, komunikasi dan lobi ke kementerian maupun DPR RI adalah tanggung jawab seorang kepala daerah.
"Kalau kita tidak ke Jakarta, tidak ada tambahan. Tapi kalau kita ke Jakarta, ada peluang program dan anggaran bisa turun. Jadi saya sampaikan sekali lagi, perjalanan saya bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk membawa pulang manfaat bagi masyarakat Sigi", pungkasnya.
Dilansir dari berbagai sumber, memang tak sedikit proyek pembangunan di Sigi yang membutuhkan sokongan dana pusat maupun provinsi.
Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pengendalian inflasi melalui operasi pasar, hingga penguatan PAD yang belum sepenuhnya mandiri.
Kehadiran Bupati di Jakarta dapat dipahami sebagai strategi menjemput bola agar Sigi tidak tertinggal dari daerah lain. Meski kritik wajar muncul di ruang publik, fakta di lapangan menunjukkan hasil-hasil konkret dari langkah tersebut mulai dirasakan masyarakat. (***)
Source: Sararamedia.Id
.jpg)