Sambar.id — Jakarta || Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI kembali menegaskan posisinya sebagai pusat peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum. Pada Kamis, 27 November 2025.Badiklat resmi menerima Akreditasi Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan, Akreditasi Pembentukan Tim Penguatan Kolaborasi dan Transformasi Kelembagaan, serta Sertifikat Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Seluruh dokumen tersebut diserahkan dalam seremoni di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung menekankan bahwa pencapaian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Kejaksaan di tengah dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks.
“Akreditasi ini menegaskan bahwa tata kelola, kurikulum, dan penyelenggaraan pendidikan kepemimpinan di lingkungan Kejaksaan telah berada pada standar yang ditentukan,” ujarnya.
Penilaian akreditasi dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan telah dirampungkan pada 13 November 2025. Hasilnya, Badiklat dinyatakan memenuhi standar nasional untuk pusat pendidikan manajemen dan kepemimpinan aparatur negara.
Capaian penting lainnya adalah pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi bagi Badiklat. Dengan lisensi tersebut, Badiklat kini memiliki kewenangan resmi menyelenggarakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikasi profesi yang kredibel dan terukur.
“LSP Badiklat akan memperkuat ekosistem pembinaan SDM Kejaksaan serta menjadikan Badiklat sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat sertifikasi profesi yang profesional dan modern,” tegas Jaksa Agung.
Ia juga menekankan bahwa Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum yang saat ini memegang tingkat kepercayaan publik tertinggi, wajib menjaga kualitas internal. SDM yang unggul, berkarakter, dan berintegritas menjadi syarat mutlak.
“Badiklat adalah pilar penting dalam memastikan seluruh jaksa dan pegawai Kejaksaan dibekali kompetensi terbaik,” tambahnya.
Penguatan kolaborasi lembaga menjadi bagian dari strategi besar Badiklat. LAN memastikan akreditasi dan standar penyelenggaraan pendidikan aparatur negara terpenuhi, sementara BNSP memberi legitimasi terhadap sertifikasi kompetensi melalui LSP Badiklat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala LAN RI Muhammad Taufiq, DEA; Ketua BNSP Syamsi Hari; Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor; Jaksa Agung Muda Pidana Militer; Kepala Badiklat Kejaksaan RI; Kepala Badan Pemulihan Aset; serta jajaran struktural Kejaksaan Agung, LAN, dan BNSP.
Dengan akreditasi dan lisensi ini, Badiklat Kejaksaan RI meneguhkan langkah transformasi kelembagaan—menjadi pusat pembelajaran dan sertifikasi yang adaptif, modern, dan berstandar nasional.
.jpg)
