Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan penyaluran 106.000 potong pakaian baru untuk warga terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatra. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah perusahaan garmen dalam negeri sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana.
Tito menyampaikan informasi tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).
1.Sumber Bantuan dan Jenis Logistik
Mendagri merinci bahwa bantuan terdiri dari 101.000 pakaian baru dari PT Daehan Global dan 5.000 pakaian serta 2.000 selimut dari perusahaan garmen domestik lainnya.
"Totalnya ada 106.000 pakaian. Ini bukan barang reject atau sisa ekspor, melainkan pakaian baru yang disumbangkan oleh perusahaan-perusahaan garmen," ujar Tito kepada awak media.
2.Kondisi Mendesak di Pengungsian
Langkah ini diambil setelah Mendagri meninjau langsung lokasi bencana. Banyak pengungsi kehilangan harta benda, termasuk pakaian yang hanyut tersapu banjir atau tertimbun lumpur.
Tito menjelaskan bahwa kebutuhan sandang di pengungsian sangat mendesak karena warga hanya memiliki pakaian yang melekat di tubuh saat menyelamatkan diri.
3.Regulasi dan Prosedur Bea Cukai
Terkait bantuan dari perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Tito menegaskan bahwa pemerintah memberikan pengecualian pajak dan bea cukai.
"Undang-undang memperbolehkan pengecualian pajak untuk kepentingan penanganan bencana, selama ada permintaan resmi dari instansi pemerintah dan persetujuan dari Kementerian Keuangan serta Kementerian Perdagangan," tegasnya.
4.Jadwal Penyaluran dan Agenda Lanjutan
Penyaluran bantuan akan dilakukan dalam dua tahap:
• Tahap Pertama: Segera dikirimkan ke Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur.
• Tahap Kedua: Dijadwalkan pada 27–28 Desember 2025.
Selain menyalurkan pakaian, Mendagri dijadwalkan bertolak ke Sumatra Utara pada Minggu (21/12/2025) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Agenda tersebut meliputi peninjauan banjir serta pelaksanaan ground breaking pembangunan 2.600 unit rumah non-APBD di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
Puspen Kemendagri
(Sambar.id/A.Rifai/Red)
