SAMBAR.ID, Jakarta - Langkah Aktivis Nasional asal Sulawesi Tengah, Moh Irfan Fithrat, yang kini menduduki posisi sebagai Komisaris Independen di salah satu anak perusahaan Pelindo Grup, menuai sorotan tajam.
Pasalnya, sosok yang dikenal vokal ini dinilai tiba-tiba "bungkam" dan menjauh dari isu-isu kerakyatan yang sebelumnya ia suarakan, Kamis, (22/1/2026).
Perubahan sikap ini memicu kekecewaan di kalangan rekan-rekan aktivis organisasi dan awak media di Kota Palu. Mereka mempertanyakan loyalitas serta konsistensi Irfan dalam mengawal kasus-kasus besar, terutama terkait dugaan suap yang melibatkan puluhan anggota DPD-MPR RI.
Kritik atas Sikap Diam
Sejumlah aktivis di Palu menyayangkan hilangnya suara kritis Irfan sejak masuk ke dalam lingkaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Irfan yang dahulu menjadi mitra diskusi sekaligus narasumber yang berani, kini dianggap sulit dijangkau.
"Kami mempertanyakan eksistensi dan loyalitasnya kepada kawan-kawan seperjuangan. Seolah-olah setelah duduk di kursi komisaris, idealisme yang dulu digelorakan ikut terkunci di ruang rapat," ujar salah satu perwakilan aktivis di Palu.
Sorotan dari Rekan Media
Kekecewaan serupa juga datang dari kalangan media. Sebelumnya, Irfan dikenal cukup intens memberikan data dan dorongan terkait pemberitaan dugaan suap di lembaga tinggi negara (DPD-MPR RI). Namun, seiring dengan jabatan baru yang diembannya, dukungan terhadap isu tersebut perlahan memudar.
Para jurnalis di Sulteng merasa kehilangan sosok mitra strategis yang berani bersuara di level nasional. Kini, muncul spekulasi di tengah publik apakah jabatan "Komisaris Independen" tersebut menjadi alat pembungkam terhadap daya kritis yang selama ini melekat pada dirinya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Moh Irfan Fithrat terkait kritik yang dilayangkan oleh rekan-rekan aktivis maupun media di daerah asalnya tersebut.***
