SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Kesehatan alias Wagub, dr. Reny A. Lamadjido, memberikan klarifikasi terkait keluhan tenaga kesehatan (nakes) Non-Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Tolitoli mengenai honor yang belum terbayarkan.
Reny menegaskan bahwa secara administratif, pembiayaan honor nakes di tingkat kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat.
"Nakes non-PTT yang bekerja di Puskesmas atau rumah sakit di daerah kabupaten ataupun kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maupun Kota, bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov)," ujar dr. Reny di Palu, Minggu (14/3/2026).
Mekanisme Anggaran Berdasarkan Aturan
Eks Wakil Wali Kota Palu ini menjelaskan bahwa honorarium bagi nakes non-ASN yang bertugas di instansi milik kabupaten, seperti RSUD Kabupaten atau Puskesmas, telah diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan setempat.
Lebih lanjut, ia merincikan dua sumber pendanaan yang memungkinkan:
APBD Kabupaten/Kota: Untuk nakes yang bekerja di instansi milik daerah kabupaten.
Pendapatan BLUD: Jika Puskesmas atau RSUD berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), honor dapat diambil dari jasa pelayanan atau pendapatan mandiri sesuai regulasi kepala daerah.
"Pemprov umumnya hanya bertanggung jawab atas gaji atau honor nakes non-ASN yang bekerja di instansi milik provinsi, seperti RSUD Provinsi," tambahnya.
Koordinasi dan Program "Berani Sehat"
Meski terdapat pembagian kewenangan, dr. Reny menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan kroscek langsung ke Pemerintah Kabupaten terkait untuk memastikan solusi bagi para nakes tersebut.
Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan tagline "Berani Sehat" yang diusung Pemprov Sulteng untuk menjamin kemudahan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
"Kami berterima kasih atas masukan dan kritikan dari masyarakat serta media massa. Ini adalah bentuk kepedulian. Terkait honor nakes di Tolitoli, kami akan melakukan koordinasi dan pengecekan ke kabupaten yang bersangkutan," pungkas putri mendiang Gubernur Sulteng, Abdul Azis Lamadjido tersebut.***
.jpg)
