Warga Rohil Menjerit! Pertalite Tembus Rp 20 Ribu, SPBU BUMD 'Gatot' Tak Beroperasi

Sambar.id, Rokan Hilir - Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), khususnya di Kecamatan Bangko, kini tengah didera penderitaan bertubi-tubi. Setelah persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) yang tak kunjung cair, kini warga harus menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang harganya meroket hingga Rp 20.000 per liter di tingkat eceran.

Kondisi ini disebut sebagai catatan sejarah terburuk bagi kepemimpinan daerah di wilayah berjuluk "Negeri Seribu Kubah" tersebut pada tahun 2026.

Kelangkaan BBM dan Antrean Mengular

Berdasarkan pantauan di lapangan hingga Rabu (25/3/2026), hanya ada satu unit SPBU milik swasta yang beroperasi di Jalan Bintang, Kepenghuluan Bagan Jawa. Hal ini menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga hampir 2 kilometer.

Ironisnya, SPBU milik Pemda Rohil yang berada di bawah naungan BUMD PT SPRH Perseroda di Jalan Lintas Kecamatan Batu 4 justru tidak beraktivitas sama sekali alias tutup.

Suara Hati Warga: "Hajab Kali Rohil!"

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya melalui sambungan telepon kepada awak media. Ia merasa pemerintah daerah gagal total (Gatot) dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Hajab kali (susah sekali) Rokan Hilir saat ini, Pak. Sudahlah THR tidak dibayar, sekarang kami harus antre berjam-jam hanya untuk Pertalite. Di eceran harganya sudah Rp 20.000," ujar sumber tersebut dengan nada kecewa, Rabu (25/3).

Ia menambahkan bahwa kondisi keuangan Pemda Rohil yang tidak stabil sangat menyakiti hati rakyat.

"Belum hilang rasa penderitaan soal THR, sekarang ditambah beban BBM. SPBU milik Pemda sudah lama tidak beroperasi. Ini bukti nyata kegagalan pemimpin kita," tambahnya.

Desakan Mundur bagi Pemimpin Daerah

Publik kini mendesak adanya solusi konkret dari Bupati Rokan Hilir, Bistamam. Jika tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dan kelangkaan energi ini, warga meminta agar pemimpin daerah tersebut secara jantan menanggalkan jabatannya.

"Masyarakat kian terpuruk. Jika memang tidak mampu memimpin Rokan Hilir dan menyejahterakan rakyat, lebih baik mundur secara teratur daripada terus mengukir sejarah buruk," tegas warga tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BUMD PT SPRH maupun perwakilan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab berhentinya operasional SPBU milik daerah dan langkah mitigasi harga BBM di tingkat eceran.

Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)

Sumber: Konfirmasi