SAMBAR.ID, MAKASSAR – Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif, menegaskan sikap tegas partainya melalui aksi damai yang digelar bersama kader sebagai bentuk keberatan atas pemberitaan media yang dinilai menyudutkan dan melampaui batas etika jurnalistik.
Aksi tersebut berlangsung di depan Museum Monumen Mandala, Kamis (16/04/2026), dan diikuti oleh kader NasDem dari berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.
Syaharuddin menyebut, langkah ini merupakan respons atas pemberitaan Tempo yang dinilai tidak hanya tajam dalam kritik, tetapi telah mengarah pada penghinaan, termasuk terhadap Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
“Hari ini Partai NasDem Sulawesi Selatan melakukan aksi damai bersama seluruh kader untuk menyatakan keberatan terhadap pemberitaan yang kami nilai mengandung unsur penghinaan dan kebencian terhadap Ketua Umum kami,” tegasnya
Dalam pernyataannya, Syaharuddin mengungkapkan tiga tuntutan utama kepada media tersebut. Pertama, permintaan maaf secara terbuka. Kedua, klarifikasi kepada publik. Ketiga, evaluasi terhadap pemberitaan yang dinilai tidak berimbang dan melanggar batas kritik.
“Yang pertama minta maaf, yang kedua melakukan klarifikasi. Kritik boleh, memberi masukan boleh, tetapi ketika narasi sudah masuk pada tuduhan seperti partai diakuisisi atau dijual, itu tidak bisa diterima. NasDem bukan perusahaan,” ujarnya lugas.
Ia menilai, penyamaan partai politik dengan korporasi merupakan distorsi serius terhadap fungsi partai sebagai institusi demokrasi yang berperan dalam kaderisasi dan perjuangan politik.
“NasDem ini melahirkan kader-kader pemimpin di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Tak hanya isi pemberitaan, Syaharuddin juga menyoroti penggunaan visual dan narasi yang dianggap tidak pantas serta tidak mencerminkan etika jurnalistik. Hal tersebut, menurutnya, telah memicu reaksi keras dari kader NasDem di berbagai daerah.
Aksi di Makassar disebut sebagai bagian dari gelombang respons serentak kader NasDem di sejumlah wilayah di Indonesia.
Lebih lanjut, pihaknya mendesak Dewan Pers untuk turun tangan memberikan perhatian serius serta teguran terhadap media yang dinilai melanggar prinsip jurnalistik.
“Kami meminta Dewan Pers untuk memberikan teguran. Kritik itu bagian dari demokrasi, tapi serangan personal tidak bisa dibenarkan,” pungkas Syaharuddin.
Aksi ini menegaskan satu garis batas: kebebasan pers adalah pilar demokrasi, namun tetap harus berpijak pada akurasi, keberimbangan, dan etika—bukan pada narasi yang menjurus pada delegitimasi dan penghinaan. (Dhia/*)
.jpg)
