SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, serta Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perumda Kota Palu tengah menjadi sorotan tajam.
Proses seleksi yang digawangi oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Palu ini dinilai tidak transparan dan sarat akan perlakuan khusus alias pilih kasih.
Keluhan tersebut mencuat baik dari kalangan masyarakat maupun dari sejumlah peserta yang mengikuti proses seleksi.
"Sampai saat ini sama sekali tidak ada keterbukaan informasi. Pengumuman resmi tidak ditemukan, baik di situs web resmi Wali Kota maupun di akun Instagram resmi Bagian Ekonomi," ungkap salah satu sumber Petinggi Forum Kaili Bersatu, Ari Restaraio, Sabtu (27/6/2026).
Selain masalah minimnya publikasi, sumber tersebut juga mengkritisi perubahan jadwal tahapan seleksi yang dinilai tidak konsisten dan membingungkan peserta.
Tidak adanya pemberitahuan resmi di media sosial Pemkot memperkuat dugaan adanya proses yang ditutup-tutupi.
"Di sinilah pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kalau caranya begini, wajar jika muncul kecurigaan adanya 'titipan orang dalam' atau seolah-olah ada kandidat istimewa yang sengaja diloloskan," pungkasnya petinggi FKB itu dengan nada kecewa.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak redaksi menunggu pernyataan resmi ataupun klarifikasi dari pihak Pansel Bagian Ekonomi Setda Pemkot Kota Palu.**/Tim Red.
.jpg)
