Sorotan tajam tertuju pada proyek rehabilitasi Mess Pemda di Jalan Perwira, Bagansiapiapi. Berdasarkan penelusuran, proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) ini terus menyedot anggaran daerah secara konsisten sejak Tahun Anggaran 2025 hingga 2026. Masyarakat mempertanyakan, apakah gedung tersebut memang memiliki kerusakan kronis, atau sekadar menjadi "lahan basah" untuk menyerap anggaran tahunan?
"Anggaran Pemeliharaan" atau Pemborosan Berulang?
Erwin, salah seorang warga Bagansiapiapi, secara keras mengkritik ketimpangan prioritas Pemkab Rohil. Baginya, narasi efisiensi yang sering diucapkan pemerintah daerah tidak lebih dari sekadar slogan kosong.
"Rohil sedang tidak baik-baik saja dalam tata kelola anggaran. Di satu sisi, Pemda selalu menggaungkan efisiensi sebagai acuan kebijakan keuangan. Namun, anggaran untuk pemeliharaan Mess Pemda di Jalan Perwira justru terus mengalir setiap tahun tanpa transparansi urgensi yang jelas bagi masyarakat," tegas Erwin, Jumat (26/06/2026).
Menurutnya, pengerjaan proyek yang berulang setiap tahun ini memicu tanda tanya besar terkait efektivitas perencanaan dan pengawasan anggaran. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, memprioritaskan "kosmetik" aset gedung dinilai sebagai tindakan yang mencederai empati publik.
Seremonial Tetap Jadi Primadona
Selain proyek fisik yang mencurigakan, publik juga gerah dengan masih maraknya penyelenggaraan kegiatan seremonial Pemda yang menelan biaya fantastis. Kritik masyarakat sangat jelas: porsi anggaran seharusnya dialihkan ke sektor riil yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti infrastruktur publik yang rusak, peningkatan mutu pendidikan, serta akses kesehatan yang lebih layak.
"Jangan gunakan APBD untuk kepentingan seremonial dan pemeliharaan yang tidak esensial. Fokuslah pada infrastruktur yang dirasakan rakyat secara nyata. Jika efisiensi hanyalah kosmetik politik, maka pemerintah sebenarnya sedang membohongi rakyat sendiri," tambah sumber lainnya.
Bungkamnya Dinas PUTR Memantik Kecurigaan
Upaya untuk mengklarifikasi polemik ini telah dilakukan secara intensif. Sejak tanggal 19 hingga 23 Juni 2026, tim redaksi telah mencoba melakukan konfirmasi langsung ke kantor Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir serta melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kepala Dinas PUTR Rohil, Khoirul Fahmi, ST.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUTR memilih untuk bungkam. Sikap menutup diri ini semakin memperkuat kecurigaan masyarakat bahwa ada "sesuatu" yang disembunyikan di balik aliran dana rehabilitasi Mess Pemda tersebut.
Masyarakat kini menuntut DPRD Kabupaten Rokan Hilir selaku fungsi pengawas untuk tidak tinggal diam. Publik mendesak agar rincian penggunaan anggaran rehabilitasi Mess Pemda dibuka secara transparan. Rakyat Rohil berhak tahu: apakah anggaran tersebut benar-benar untuk pemeliharaan, atau sekadar modus untuk menghamburkan uang rakyat?
Rilis
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)
.jpg)
