Rokan Hilir - Suara bel berbunyi menandakan jam pulang sekolah usai. Namun, bukannya disambut rasa aman, ratusan siswa di Rokan Hilir (Rohil) justru harus bertaruh nyawa di jalanan tiap harinya.
Di depan gerbang sekolah, truk-truk pengangkut hasil kelapa sawit berbobot belasan ton melaju santai membelah kerumunan anak-anak yang berhamburan keluar. Kondisi makin parah karena bahu jalan dipersempit oleh lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Anak-anak pun terpaksa berjalan hampir ke tengah badan jalan demi bisa lewat.
Situasi mencekam ini terjadi setiap hari kerja. Namun tragisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil dinilai seolah menutup mata dan tak hadir di lapangan.
"Menunggu jatuhnya korban jiwa baru bertindak adalah gaya kuno birokrasi yang harus dihentikan," ujar salah satu warga yang resah melihat kondisi ini, Selasa (28/7/2026).
Dishub dan Satpol PP Dinilai Mandul
Kondisi mengerikan ini menjadi cerminan nyata dari rapuhnya komitmen Pemkab dalam melindungi keselamatan warganya, khususnya anak-anak. Sebagai daerah penghasil sawit, Rohil seharusnya punya aturan tegas terkait jam operasional kendaraan berbobot berat.
Dinas Perhubungan (Dishub) serta Satpol PP setempat dianggap tak berdaya membagi ruang publik antara kepentingan korporasi, urusan perut PKL, dan hak keselamatan para siswa. Sekolah yang mestinya jadi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) malah berubah jadi area paling berbahaya.
"Membiarkan truk melintas di jam krusial pulangnya anak sekolah adalah bentuk kecerobohan birokrasi," tegas narasi keluhan publik tersebut.
PAD Tak Beda Lagi Dibanding Nyawa Anak
Sawit memang menjadi urat nadi perekonomian daerah, dan PKL pun berjuang mengais rezeki demi bertahan hidup. Namun, pergerakan roda ekonomi sama sekali tak boleh mengorbankan nyawa generasi penerus bangsa.
Satu nyawa anak yang melayang akibat ditabrak atau tertimpa muatan truk sawit dipastikan tidak akan bisa ditebus oleh angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar apa pun. Pemkab pun diminta tidak berdalih menggunakan alasan klasik seperti keterbatasan personel.
Desak Pemkab Turun Tangan Sebelum Jatuh Korban
Masyarakat mendesak Bupati Rohil beserta jajaran Dishub, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan untuk tidak saling lempar tanggung jawab dan segera duduk bersama mencari solusi nyata.
Beberapa langkah konkret yang didesak antara lain:
• Penataan PKL: Diberikan tempat relokasi yang aman, bukan sekadar digusur tanpa jalan keluar.
• Pembatasan Truk: Menerbitkan aturan tegas yang melarang angkutan berat melintas pada jam berangkat dan pulang sekolah.
• Fasilitas Keselamatan: Pemasangan marka ZoSS dan penyiapan petugas pengatur lalu lintas.
Masyarakat menolak hanya disuguhi ucapan belasungkawa atau tangisan penyesalan jika musibah benar-benar terjadi di kemudian hari. Ketegasan Pemkab ditunggu sebelum aspal di depan sekolah menelan korban.
Pewarta: Tim Jurnalis (Legiman)
Sumber: Masyarakat
