Sambar.id, Luwu Timur – Dokumen yang beredar memperlihatkan rangkaian fakta yang layak menjadi perhatian publik. Bermula dari Nota Kesepakatan tahun 2006 antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT International Nickel Indonesia Tbk (kini PT Vale Indonesia) mengenai penyediaan lahan kompensasi, hingga terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024.
Pertanyaan yang kini muncul bukan sekadar soal administrasi pertanahan, melainkan menyangkut kepastian status aset daerah, kesinambungan hukum, serta transparansi pengelolaan lahan seluas hampir 395 hektare tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh, pada 31 Agustus 2006 kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepakatan yang mengatur dukungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terhadap penyediaan lahan kompensasi bagi kepentingan perusahaan. Dalam kesepakatan itu ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan asistensi administrasi, sedangkan seluruh biaya penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.
Selanjutnya, pada tahun 2007 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 03 Desa Harapan dengan luas 395,81 hektare. Menariknya, sertifikat tersebut semula tercatat atas nama PT International Nickel Indonesia Tbk sebagai pemegang hak.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan signifikan. Pada Agustus 2024, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) dengan luas sekitar 3.945.000 meter persegi atau setara 394,5 hektare atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Perubahan status hak dari Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan tentu merupakan kewenangan yang diatur dalam hukum pertanahan. Namun demikian, perubahan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka.
Di antaranya:
- Apa dasar hukum dan mekanisme yang melandasi perubahan status hak tersebut?
- Bagaimana proses pengalihan dari hak yang sebelumnya tercatat atas nama perusahaan menjadi HPL atas nama pemerintah daerah?
- Apakah seluruh tahapan administrasi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan?
- Bagaimana posisi nota kesepakatan tahun 2006 terhadap status hukum lahan saat ini?
- Dan yang paling penting, bagaimana pemanfaatan aset bernilai strategis tersebut ke depan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Luwu Timur?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk membangun prasangka, melainkan bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan aset negara dan daerah. Mengingat luas lahan mencapai hampir 400 hektare, setiap perubahan status hak semestinya dapat dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Keterbukaan informasi menjadi penting karena dokumen yang ada menunjukkan adanya perjalanan hukum yang cukup panjang, mulai dari nota kesepakatan tahun 2006, penerbitan Hak Pakai pada 2007, hingga lahirnya Hak Pengelolaan pada 2024.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kantor Pertanahan, serta pihak perusahaan mengenai kronologi, dasar hukum, dan arah pemanfaatan lahan tersebut.
Sebab dalam tata kelola pemerintahan yang baik, aset publik bukan hanya harus sah secara hukum, tetapi juga harus transparan dalam pengelolaannya. (Tadda)
