JAKARTA, SAMBAR.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan nasional yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden menyebut pemerintah akan memperkuat pelayanan dasar masyarakat melalui berbagai program, antara lain renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, serta perbaikan sekolah dari Sabang sampai Merauke.
Menurut Prabowo, pembangunan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Di sektor ekonomi, pemerintah juga akan memperkuat bursa komoditas, mengoptimalkan aset BUMN, mengembangkan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta membentuk Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan lintas generasi.
Pemerintah juga mendorong pengembangan industri nasional, termasuk menciptakan pasar bagi produk dalam negeri melalui kebijakan subsidi kendaraan listrik.
“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” tegasnya.
Presiden Ingatkan Pengelolaan Anggaran
Prabowo juga menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus memiliki tujuan dan menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Ia meminta agar tidak ada proyek yang hanya besar dari sisi anggaran tetapi minim manfaat bagi rakyat. Demikian pula dengan pemberian insentif dan investasi yang harus menghasilkan pekerjaan baru serta transfer teknologi.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan pemerintah di semua tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa, untuk bersama-sama menghilangkan praktik korupsi, penipuan, mark-up dan penggelembungan dalam pembelanjaan.
Perlindungan Rakyat Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman, mulai dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja hingga keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, belanja pemerintah harus diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pesan Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa APBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia dikelola secara produktif, transparan dan berkeadilan.
Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan nasional diharapkan tidak berhenti menjadi potensi, melainkan berubah menjadi kekuatan ekonomi dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sambar.id — Seputar Mengabarkan Indonesia (As77M red)
Sumber: BPMI Setpres
