SAMBAR.ID | SUKABUMI – Sebanyak 327 pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar di Alun-alun Gadobangkong, Palabuhanratu, Senin (10/8/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkab Sukabumi untuk memperkokoh tatanan birokrasi, sekaligus mempercepat perwujudan visi daerah menuju Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah).
Dalam arahannya, Bupati H. Asep Japar mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural semata, melainkan sebuah amanah besar yang harus dijalankan penuh disiplin, integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
"Seluruh proses rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan ini dilakukan murni berdasarkan sistem merit. Kami menilai rekam jejak, kompetensi, kinerja, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku," tegasnya.
Bupati meminta pejabat yang baru dilantik untuk senantiasa menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan atasan maupun bawahan. Seorang pemimpin, kata dia, harus beretika, terbuka bekerja sama, dan tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain.
"Jangan pernah merasa lebih tinggi dari bawahan. Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama: memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pesannya.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah saat ini, H. Asep Japar berpesan agar hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Justru sebaliknya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan kreativitas dan inovasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski menghadapi tantangan fiskal.
Selain itu, Bupati mengungkapkan diperkirakan sejumlah jabatan akan kosong pada tahun 2027 mendatang. Ia mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memanfaatkan momen ini untuk terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan menunjukkan kinerja terbaik.
"Siapkan diri mulai sekarang. Tingkatkan kemampuan dan buktikan kinerja terbaik. Semuanya harus dilakukan secara benar, baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.
(Hans)
