Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pengentasan Kemiskinan serta Pembangunan 3 Juta Rumah di Ruang Induk Rumah Dinas Bupati OKU, Kamis (6/8).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Novian Aswardani, S.T., M.M., IPM, ASEAN.Eng beserta jajaran, Kepala BPS Kabupaten OKU, Anugerahani Prasetyowati, S.S.T., M.Si., Asisten II Setda OKU, Hasan HD, S.Sos., M.S.E., Kepala Dinas Perkim OKU, Ir. Muzaim Aliansyah, S.T., IPM, serta kepala OPD terkait dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wabup Marjito menyampaikan bahwa Pemkab OKU sangat serius mendukung program pemerintah pusat, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Hampir setiap kabupaten di Sumatera Selatan mendapat sekitar 200 unit program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Namun jumlah itu tentu belum mencukupi kebutuhan. Karena itu, Pemkab OKU akan terus berupaya menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat Bumi Sebimbing Sekundang," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kemiskinan adalah persoalan kompleks, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU, angka kemiskinan turun dari 10,68 persen pada 2024 menjadi 10,08 persen pada 2025, atau turun sebesar 0,6 persen.
"Capaian ini menunjukkan arah sudah tepat. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Saya meminta seluruh OPD bahu-membahu mengentaskan kemiskinan dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Menurut Wabup, Program 3 Juta Rumah adalah fondasi keluarga yang sehat, produktif, dan sejahtera. Rumah bukan sekadar tempat berlindung, melainkan pintu masuk ke perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh.
"Keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi data, koordinasi yang baik, percepatan pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif," tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkab OKU telah melaksanakan program RTLH secara bertahap, serta memberikan keringanan berupa pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi, memperbarui data secara berkala, dan memastikan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta pembangunan perumahan berjalan terintegrasi.
"Semua ini demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten OKU, sejalan dengan visi daerah: Terwujudnya Kabupaten Ogan Komering Ulu yang Sejahtera, Nyaman, dan Religius — SAYANGI OKU," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, menyatakan kegiatan ini adalah tindak lanjut arahan Gubernur untuk memastikan program pengentasan kemiskinan di seluruh daerah berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
— TIM —
