SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi untuk kategori Program 3 Juta Rumah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program perumahan di Sulawesi Tengah, termasuk program “Berani Bedah Rumah” yang digagas Gubernur Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.
Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026, Pemprov Sulteng ditetapkan sebagai pemenang Terbaik II dalam kategori tersebut.
"Hal ini Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar serta tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit, kata Kepala Dinas Perkimtan Sulteng Dr. Akris Fatta Yunus, MM Senin, (26/10/2026).
Program “Berani Bedah Rumah” dicanangkan pada 12 April 2026 dengan sasaran masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).
Dalam pelaksanaannya, jumlah rumah yang ditangani melalui program ini dan dukungan berbagai pihak menunjukkan peningkatan. Data yang disampaikan dalam keterangan program mencatat penanganan sebanyak 1.260 unit pada 2025 dan meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh bupati dan wali kota, Kepala Balai P3KP Sulawesi II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, serta pimpinan dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Kolaborasi lintas pemerintahan tersebut dinilai berperan dalam mendukung pelaksanaan program melalui alokasi anggaran dari APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan APBN.
Anggaran dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Pada 2026, melalui dukungan APBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan pembangunan serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 124 unit.
"Rincian anggaran yang disebutkan meliputi pembangunan rumah baru sebesar Rp80 juta per unit, peningkatan kualitas atau rehabilitasi sebesar Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit, serta pembangunan sanitasi berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) sebesar Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit," ungkapnya lagi.
Sementara itu, dukungan APBD pemerintah kabupaten/kota digunakan untuk menangani 160 unit RTLH. Adapun dukungan APBN melalui Kementerian PKP, lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), mencakup 8.750 unit.
Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulteng, jumlah penduduk Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 3.189.800 jiwa atau sekitar 1.059.250 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 736.288 KK tercatat memiliki rumah.
Data yang sama menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni di Sulawesi Tengah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024, jumlah RTLH tercatat sebanyak 133.833 unit, dengan angka kemiskinan sebesar 11,77 persen.
Pada 2025, jumlah RTLH turun menjadi 132.573 unit, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 10,92 persen. Selanjutnya, pada 2026, jumlah RTLH kembali berkurang menjadi 123.539 unit, dengan angka kemiskinan sebesar 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.
Meski menunjukkan tren penurunan, data tersebut juga memperlihatkan bahwa masih terdapat lebih dari 123 ribu unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Berlanjut pada 2027
Pemprov Sulawesi Tengah berencana melanjutkan program “Berani Bedah Rumah” sebagai salah satu program prioritas pada 2027. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak.
Keberlanjutan program diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni sekaligus mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Namun, pencapaian target tersebut tetap membutuhkan dukungan anggaran yang berkelanjutan, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pendataan penerima manfaat yang tepat sasaran.
"Dengan kolaborasi berbagai pihak dan pelaksanaan program yang konsisten, Pemprov Sulteng berharap pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dapat terus berlanjut guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera menuju “Sulteng Nambaso”, tandasnya.**/Red
