Ambar Wibowo perwakilan warga masyarakat Gambarsari mengakui bahwa dirinya bersama Tokoh masyarakat Desa Gambarsari melaporkan Kepala Desa secara resmi ke Kejaksaan Negeri Subang.
Terkait atas dugaan penyelewengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2022 sebesar 130 juta untuk program ketahanan pangan dan penyelewengan anggaran PPKM MIKRO senilai 52 juta.
Menurut Ambar sebelumnya kami juga telah membuat laporan pengaduan ke Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Subang dengan harapana laporan warga tersebut di tindak lanjuti dengan mengaudit seluruh anggaran yang sudah masuk ke Desa Gambarsari,
"Sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat, tapi apa di kata laporan warga sendiri sepertinya tidak di tanggapi oleh Irda, sehingga kamipun sepakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran DD tersebut ke Kejaksaan," terang Ambar kepada Sambar.id (16/02/2023).
Untuk itu lanjut, Ambar juga berharap kepada Kejaksaan Negeri Subang menindaklanjuti hingga ada kepastian Hukum.
"Kami berharap Kejaksaan Negeri Subang bisa memproses laporan warga ini dan kami yakin Kepala Kejaksaan Negeri Subang akan segera menindaklanjuti dan memproses permasalahan ini sesuai dengan hukum,"pungkasnya.
Sementara itu ditempat terpisah ketua BPD Desa Gambarsari, Agus Gustia Yugana membenarkan adanya laporan warga ke Kejaksaan Negeri Subang tentang adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan Tahun 2022.
"Seharusnya peruntukanya untuk Ketahanan Pangan akan tetapi oleh Kepala Desa justru di berikan kepada BunDes, dan ini yang di pertanyakan warga," tegasnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan terkait permasalahan yang ada di Pemdes Gambarsari yang disangkakan oleh warga adanya dugaan penyelewengan DD oleh Kepala Desa Gambarsari pihak BPD telah melaporkan permasalahan tersebut ke pihak Irda, dan kami sampai hari ini masih menunggu tindak lanjut Irda," pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan pihak kejaksaan dan Kepala Desa Gambarsari sementara diusahakan untuk dikonfirmasi (Wawan Tugu)
