Kritik disampaikan karena menurut mereka, selain ada indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir, pelayanan dan fasilitas yang ada belum memadai.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mataram, Muhammad Reza, menyatakan bahwa tarif parkir di Kota Mataram pada 2024 untuk kendaraan roda dua sebesar Rp1.000 dan kendaraan roda empat sebesar Rp2.000.
"Sebelumnya pada tahun 2024. Tarif yang dipatok untuk kendaraan roda dua ialah Rp1.000 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat," kata dia, Kamis (6/2).
Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa retribusi parkir merupakan pungutan daerah yang dibayarkan untuk jasa parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
"Retribusi parkir ini diketahui bertujuan untuk mengatur lahan parkir serta meningkatkan pendapatan daerah," kata dia.
Menurut Reza, retribusi parkir tahun 2024 hanya berhasil mengumpulkan sekitar Rp8,8 miliar dari target Rp15 miliar. Ia mengungkapkan bahwa realisasi tersebut merupakan catatan merah bagi Pemkot Mataram karena tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.
"Namun, ini menjadi catatan merah untuk Kota Mataram lantaran tidak berhasil (gagal) mencapai target untuk retribusi parkir selama tahun 2024 berlangsung. Realisasinya diperkirakan hanya sebesar Rp8,8 miliar dari Rp15 miliar target, setara dengan 57 persen," kata dia.
Reza juga menyinggung Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan kenaikan tarif parkir resmi menjadi Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp5.000 untuk kendaraan roda empat. Namun, berdasarkan masukan masyarakat dan dewan serta pertimbangan pelayanan dan fasilitas, Pemkot Mataram memutuskan untuk menunda kenaikan tersebut.
Pemkot sendiri berencana untuk menaikkan tarif parkir mulai bulan Juni 2025 dengan target PAD mencapai Rp18 miliar. Menurut Reza, langkah tersebut belum relevan dengan kondisi di lapangan, di mana realisasi target tahun 2024 hanya mencapai Rp8,8 miliar. Ia menilai bahwa kenaikan tarif tanpa perbaikan pelayanan dan fasilitas akan semakin memperburuk situasi.
"Jika kita melihat ke atas, seharusnya Pemkot Mataram fokus menelusuri kendala di lapangan serta meningkatkan pelayanan dan fasilitas, bukan malah ingin menaikkan tarif sebagai solusi kegagalan dalam mencapai target," ujar Muhammad Reza.
Selain itu, Reza menduga adanya kebocoran PAD retribusi parkir disebabkan oleh tidak dilaporkannya seluruh pendapatan ke Dinas Pendapatan Daerah. Ia mencurigai bahwa hal ini melibatkan oknum dari Dinas Perhubungan.
"Kami menduga kebocoran PAD retribusi parkir melibatkan oknum Dinas Perhubungan yang tidak menyetor ke Dinas Pendapatan Daerah. Karena itu, kami mendorong transparansi dan perbaikan sistem pembayaran parkir di Kota Mataram," tegasnya.
Tak hanya itu, HMI Cabang Mataram juga menyoroti maraknya juru parkir nakal dan liar sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya target retribusi parkir di kota tersebut.
"Mestinya Pemkot menindak tegas jukir (juru parkir) nakal dan jukir liar. Itu sangat meresahkan," terangnya.
Ketua Umum HMI Cabang Mataram, Lalu Aldiara Elang Sakti, menambahkan bahwa tarif parkir yang dipatok harus relevan dengan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Ia mendesak agar Pemkot, melalui Kadishub, lebih fokus memperbaiki pelayanan parkir dan mengatasi kebocoran retribusi, bukan hanya menaikkan tarif.
"Kami mendorong Pemkot melalui Kadishub lebih fokus memperbaiki pelayanan parkir dan mengatasi kebocoran retribusi parkir, bukan malah menaikkan tarif parkir," tutur Elang.
Elang juga menyatakan pihaknya akan mengawal isu ini dengan melakukan audiensi dan langkah-langkah serius agar aspirasi masyarakat dan mahasiswa dapat didengar serta diperhitungkan oleh pihak terkait.
"Kami akan tetap mengawal dengan langkah-langkah serius agar suara kami dapat didengar dan diperhitungkan. Salah satunya, kami akan mencoba audiensi dengan pihak terkait," pungkasnya. (Yusuf)
.jpg)