Hasil penelusuran Penulis dalam lingkup dinas pekerjaan umum menemukan beberapa contoh persoalan yang sering terjadi dan di hadapi oleh Dinas PU.
Diantaranya Keterlambatan dalam penyelesaian proyek yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah selanjutnya kualitas Infrastruktur yang buruk dapat menyebabkan keruksakan yang lebih parah dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Dugaan Pungli, Komitmen ilegal dan korupsi serta penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan kualitas pekerjaan di lapangan tidak maksimal.
Ditambah tidak transfaransi dan akuntabilitas sehingga akan menyebabkan ke tidak percayaan masyarakat terhadap Pemerintah, kurangnya koordinasi dengan pihak lain serta kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan proyek tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan.
Selanjutnya solusi yang dapat di lakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Meningkatkan transfaransi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan proyek dan anggaran dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi korupsi.
Selanjutnya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan dan pengembangan serta meningkatkan penggunaan tekhnologi dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan dan efisiensi, Meningkatkan koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah tingkat kecamatan dan desa, masyarakat dan swasta demi meningkatkan efektivitas proyek dan mengurangi konplik, meningkatkan pengawasan dan evaluasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas Perencanaan, Meningkatkan pengelolaan resiko serta meningkatkan akuntabilitas keuangan.
Di sisi lain faktor yang sering menjadi penyebab utama persoalan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, diduga adanya Pungli, korupsi serta isyu indent 10 persen dari pagu anggaran pekerjaan yang masuk ke dinas dari mitra kerja (kontraktor) untuk mendapatkan pekerjaan itu yang menyebabkan kerugian pemerintah dan masyarakat karena pekerjaan nya tidak akan sesuai dengan standard kwalitas mutu sesuai dengan perhitungan konsultan perencanaan, otomatis dalam pelaksanaan kerja nya, Konsultan pengawas dan pelaksana kerja tidak akan melaksanakan tugasnya dengan asal-asalan.
Selanjutnya pemberkasan dokumen pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh pengusaha/kontraktor itu di lakukan oleh oknum orang dinas PU sendiri di mana di dalam nya ada yol fee yang harus di bayar yang nilainya Pariatif di sesuaikan dengan pagu anggaran pekerjaan, selanjutnya Politik dan kepentingan dapat mempengaruhi keputusan dan pelaksanaan proyek, sehingga menyebabkan persoalan yang besar.
Dengan mengetahui penyebab utama persoalan di Dinas PU, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dan kualitas infrastruktur yang dibangun. Peran masyarakat dalam meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) sangat penting dan dapat dilakukan dalam beberapa cara :
1. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan proyek PU dengan memberikan masukan dan saran tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat.
2. Pengawasan, Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek PU dengan memantau kemajuan proyek dan melaporkan jika ada kesalahan atau penyimpangan.
3. Masyarakat dapat memberikan informasi tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kepada Dinas PU.
4. Mengajukan Keluhan Masyarakat dapat mengajukan keluhan jika ada masalah atau kesalahan dalam pelaksanaan proyek PU.
5. Mengikuti Proses Lelang Masyarakat dapat mengikuti proses lelang proyek PU untuk memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara transparan dan adil.
6. Mengawasi Penggunaan Anggaran, Masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran proyek PU untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
7. Memberikan Saran dan Masukan Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan kepada Dinas PU tentang cara meningkatkan kinerja dan kualitas proyek.
8. Menggunakan Media Sosial Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk memantau dan memberikan informasi tentang proyek PU.
9. Mengawasi Kualitas Infrastruktur Masyarakat dapat mengawasi kualitas infrastruktur yang dibangun oleh Dinas PU untuk memastikan bahwa infrastruktur tersebut memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
10. Dinas PU sendiri harus quick resfont ketika ada masukan Kritik dan persoalan, Karena kalau persoalan ini terus berlarut- larut dan di biarkan terus.menerus sehingga ter akumulusi menjadi sebuah persoalan besar maka tidak menutup kemungkinan akan berdampak ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah serta akan menjadi sebuah temuan yang di indikasikan adanya pelanggaran- pelanggaran hukum.
(Hans)
.jpg)