SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Sorotan tajam terkait penertiban Penambang tanpa Izin ( PETI ) dan Perambahan Hutan tampa Izin ( PHTI ) datang dari Azwar Anas, Aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia Sulawesi Tengah ( PPI Sulteng ).
Dalam keterangannya persnya kepada awak media mengatakan bahwa penataan kembali atau penertiban Tambang tampa Izin dan Perambahan Hutan tanpa Izin oleh Gubernur Sulteng, H. Anwar Hafid, Patut kita berikan apresiasi, namun langkah tegas ini tidak boleh ibarat Ular ganti Kulit.
"Istilah ular ganti Kulit maksudnya adalah " jangan sampai Pelaku Penambang lama dimatikan kemudian diganti dengan Pelaku atau pemain baru yang di beri ruang untuk mengurus izin di lokasi sekitar ", ungkapnya Jum'at (13/06/2025).
Lebih lanjut, Anas menjelaskan bahwa dampak kerusakan lingkungan akibat maraknya aktivitas penambangan yang tidak tertata dan terencana dengan baik berbasis kajian lingkungan ( ilmiah ) serta pengawasan ketat oleh pihak terkait hanya akan mendatangkan lebih besar Mhudorat dari pada manfaat bagi Daerah ini.
Contoh Mhudoratnya " bencana alam seperti Erosi atau banjir bandang sulit di hindari apalagi saat musim Hujan, sudah tentu Masyarakat sekitar yang menanggung akibatnya ".
Beberapa hari Lalu Gubernur Sulteng menemui masyarakat Kelurahan Tipo Kota Palu dan sekitarnya sekaligus menyampaikan bahwa aktivitas tambang Galian C yang berada di bagian atas pemukiman warga setempat di tutup secara permanen dan dicabut izinnya.
Hal serupa harusnya Juga dilakukan didaerah lain seperti Kayuboko, Buranga, di Lambunu, Moutong, Sausu, Poso, Donggala, Tolitoli, Buol, Touna , Banggai bersaudara, Morowali Utara, Morowali Bungku dan PETI di sekitar CPM termasuk kijang 20 yang Beberapa hari Lalu menelan korban jiwa.
Anehnya lagi hingga saat ini dari Pihak kepolisian Masih belum ada informasi terkait pihak yang bertanggung atas hilangnya nyawa orang lain di lokasi itu. Ini Juga menjadi catatan penting bagi Gubernur dan para Bupati, bahwa rakyatnya tidak sedang berkecukupan hidupnya dan Baik baik saja perekonomiannya. Bukankah Salah satu tugas pemerintah Mensejahterakan Rakyatnya. . !
Solusi terbaik saat ini terkait PETI adalah melegalkannya melalui penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR ) dan Kasih ruang kepada masyarakat untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat ( IPR ) entah dalam bentuk Koperasi maupun perseorangan sesuai ketentuan per Undang - undangan dan peraturan yang berlaku.
"InsyaAllah akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah baik dari sektor pajak maupun non pajak," cetusnya.
Melalui kesempatan ini Ia Juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah agar tidak gampang dibujuk oleh para cukong tambang Apakah Dia WNA maupun WNI, karna misi mereka patut dicurigai hanya meraut keuntungan besar dengan iming - iming Kesejahteraan kepada masyarakat setempat.
"Mari kita Do'a kan disetiap sujud kita agar Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng tetap terjaga dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kekuatan dalam menjalankan Tugas Mulia ini dengan segala konsekuensinya, "pungkas Anas sambil mengakhiri keterangannya.***
.jpg)