Sambar.id, Pangkalpinang || Inflasi merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu daerah. Di Kota Pangkalpinang, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada April 2025 terjadi inflasi year-on-year(YOY) sebesar 1,67% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 106,81 . Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sebagai mahasiswa yang peduli terhadap dinamika ekonomi lokal, saya melihat pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku pasar dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Kebijakan dan Tujuan
Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menerapkan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi bahan pokok melalui dua langkah utama:
1. Penguatan Cadangan Pangan Daerah: Membangun dan mengelola cadangan pangan untuk mengatasi kelangkaan pasokan, terutama menjelang hari besar keagamaan.
2. Digitalisasi Sistem Distribusi: Mengembangkan sistem distribusi berbasis teknologi untuk memastikan kelancaran pengiriman barang meskipun terjadi cuaca ekstrem.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan ketahanan pangan daerah, mencegah inflasi musiman, dan memastikan keterjangkauan serta ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Potensi Manfaat
Jika kebijakan ini diterapkan dengan baik, beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain:
• Menurunnya tekanan inflasi, terutama pada komoditas pangan.
• Distribusi barang yang lebih efisien meskipun terjadi gangguan cuaca.
• Ketersediaan pasokan yang lebih merata antara pusat kota dan wilayah pinggiran.
• Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan ekonomi lokal.
Dimensi Masalah
Masalah inflasi di Pangkalpinang dipengaruhi oleh berbagai faktor:
• Ekonomi: Ketergantungan pada pasokan dari luar daerah membuat harga sangat sensitif terhadap distribusi.
• Sosial: Daya beli masyarakat yang masih terbatas membuat lonjakan harga menjadi beban yang berat.
• Lingkungan: Cuaca ekstrem berdampak langsung pada distribusi dan hasil pertanian.
• Kultural: Pola konsumsi masyarakat yang meningkat tajam menjelang hari besar keagamaan memicu lonjakan permintaan.
Refleksi dan Solusi
Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa kebijakan ekonomi yang tepat hanya dapat dihasilkan dari data yang akurat dan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk akademisi. Masalah inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab sosial.
Solusi yang dapat dilakukan meliputi:
• Pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan riset pasar dan distribusi pangan.
• Edukasi publik mengenai pola konsumsi yang bijak pasca-hari besar keagamaan.
• Penggunaan teknologi seperti aplikasi pemantauan harga dan distribusi barang.
• Pemberdayaan petani lokal agar tidak tergantung pada pasokan dari luar daerah.
Penutup
Inflasi bukanlah isu yang hanya berkutat pada angka dan persentase, tetapi merupakan realitas yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, data dari BPS tentang inflasi di Pangkalpinang harus dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, saya percaya masalah inflasi dapat diatasi secara lebih sistematis dan berkelanjutan.
Dengan pemahaman yang baik terhadap persoalan ekonomi lokal, kita sebagai generasi muda tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga bagian dari solusi bagi kesejahteraan masyarakat.
Oleh: Rama Hidayah Zuhri
@ans
.jpg)