Sambar.id, Pangandaran - Kami Fraksi PDI Perjuangan menyatakan RPJMD Kabupaten Pangandaran
Tahun 2025-2029 ini sepakat untuk dibahas pada tahapan selanjutnya dan diimplementasikan secara berkelanjutan dan semoga dokumen RPJMD ini menjadi pedoman yang kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Demikian dikata Dede Ependi dari Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pandangan umum
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
prihal Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran
tahun 2025-2029, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (30/06/2025).
Disampaikannya bahwa, menyikapi penyampaian rancangan akhir Rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2025–2029 oleh bupati, kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki pandangan umum sebagai berikut:
I. Landasan, arah, dan sinkronisasi rpjmd
rpjmd merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang mengacu pada visi-misi kepala daerah terpilih, sebagaimana diamanatkan dalam uu nomor 23 tahun 2014 dan permendagri nomor 86 tahun 2017. kami menilai perlu diperkuatnya sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pangandaran dengan RPJMD provinsi jawa barat, yang mengusung tema “Jabar Istimewa: Lembur Diurus,
Kota Ditata”, dengan empat misi: Pengembangan SDM, Penguatan ekonomi lokal, Pengurangan disparitas wilayah, dan Reformasi birokrasi.
Kami mendorong agar RPJMD kabupaten mengadopsi nilai-nilai strategis tersebut secara konkrit dalam setiap arah kebijakan dan program prioritas.
II. Permasalahan pembangunan daerah
rancangan akhir RPJMD telah mendeteksi beragam persoalan strategis, antara lain: terbatasnya wisata non-alam, produktivitas perikanan yang belum optimal, keterbatasan air bersih di beberapa kecamatan, penurunan kualitas lingkungan, hingga tingginya angka kematian ibu dan rendahnya rasio wirausaha. Faktor ini perlu dijadikan landasan untuk penajaman program-program pembangunan berbasis data.
III. Kebijakan pembangunan dan strategi pembiayaan
fraksi kami mengapresiasi penajaman kebijakan RPJMD melalui fokus pada sektor unggulan: pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, serta peningkatan layanan dasar dan infrastruktur berkelanjutan. namun, kami mencermati komposisi belanja masih didominasi belanja operasional, padahal belanja modal memiliki peran strategis dalam membangun aset publik dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Maka dari itu kami Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan bahwa perencanaan anggaran harus memperhitungkan kepastian penerimaan. Pendapatan harus dianggarkan secara rasional dan dapat dicapai, sementara belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang harus dilaksanakan secara disiplin.
Setiap program wajib didukung dengan anggaran yang tersedia dalam APBD atau perubahannya, dan semua transaksi wajib dibukukan melalui rekening kas umum daerah.
Dalam hal strategi pembiayaan, kami menegaskan pentingnya diversifikasi sumber dana, optimalisasi pemanfaatan aset, inovasi PAD, dan peningkatan efisiensi belanja.
IV. Tata kelola dan kolaborasi pembangunan
Fraksi kami mendorong Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta membangun kemitraan pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media dalam proses pembangunan. Kami juga mendorong adanya kelembagaan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.
Untuk itu, kami
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Oangandaran untuk menjalankan Rancangan akhir RPJMD tahun 2025–2029 sebagai arah strategis pembangunan lima tahun mendatang "katanya".
Tambah Ngisom, demikianlah penyampaian pandangan umum fraksi kami. mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. atas segala perhatiannya, kami sampaikan terima kasih "ujarnya".
.jpg)