Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi VI DPR RI tentang kinerja Korporasi Semester 1 Tahun 2025 dan road map kinerja tahun 2025 yang berlangsung di DPR RI, Jakarta pada Senin (22/9/2025).
Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andi Muhammad Nurdin Halid mengatakan, PT Timah bukan hanya perusahaan tambang, tapi juga salah satu bagian strategis yang memegang peranan besar dalam tata kelola sumber daya mineral, khususnya timah sebagai salah satu komoditas unggulan di pasar global.
“Ada beberapa isu strategis yang perlu kita ketahui bersama terkait kinerja operasional dan keuangan perusahaan pada semester 1 tahun 2025, kontribusi terhadap negara baik melalui devisa, pajak maupun PNBP, tata kelola dan kebermanfaatan PT Timah dalam menjaga keseimbangan kepentingan bisnis dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional,” katanya.
Ia menambahkan, saya ingin mengetahui roadmap tentang rencana kinerja dan arah transformasi PT Timah dalam menghadapi tantangan industri global, hilirisasi, diversifikasi serta langkah-langkah memperkuat daya saing di pasar global, mendorong hilirasis dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan.
Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro didampingi Direktur Operasi dan Produksi PT Nur Adi Kuncoro, Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah Fina Eliani menyampaikan tentang kinerja perusahaan diantaranya kinerja operasi dan produksi, kinerja keuangan, hilirisasi, strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja hingga kontribusi PT Timah, tantangan yang dihadapi PT Timah hingga dukungan yang dibutuhkan perusahaan.
Restu mengatakan, PT Timah Tbk terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan guna meningkatkan kinerja Perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal.
“PT Timah terus memecahkan situasi kondisi yang kami sepakati, kami sepakat di PT Timah timah bahwa di PT Timah itu untuk rakyat, yang kami lakukan semata-mata adalah agar rakyat bisa menikmati hasil timah di Babel dan wilayah lain yang seharusnya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” katanya.
Meski diakui Restu, ada beberapa tantangan yang dihadapi PT Timah, namun dengan strategi yang telah dilakukan dan dukungan dari eksekutif dan legislatif PT Timah dapat mencapai target produksi.
Dalam kesempatan ini, dirinya juga meminta dukungan dari Komisi VI DPR RI antara lain dukungan terhadap pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa PT Timah Tbk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu diperlukan dukungan kebijakan yakni dukungan terhadap regulasi yang mengatur semua pelepasan timah yang diambil dari kegiatan penambangan ilegal di IUP PT Timah Tbk agar dapat dikembalikan ke PT Timah Tbk.
PT Timah juga mengharapkan akselerasi regulasi yang mendukung hilirisasi pertimahan, terutama terkait kewajiban pembelian logam timah melalui bursa yang saat ini menjadi kendala dan Sinkronisasi Wilayah Pertambangan. PT Timah Tbk juga menyampaikan adanya perubahan zonasi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang membuat beberapa IUP laut tidak dapat ditambang, sehingga berdampak pada penurunan produksi.
“Dukungan lain yang memerlukan pengungkapan PP turunan UU Minerba yang mendukung perbaikan tata kelola dan tata niaga pertimahan untuk mendukung penetapan timah sebagai mineral kritis srtategis dan dukungan terhadap hilirisasi pertimahan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Restu juga berharap adanya dukungan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait penyederhanaan dan percepatan izin.
“Saat ini kinerja produksi PT Timah menunjukkan tren yang meningkat dengan adanya dukungan dari Satgas. Kami optimis bisa mencapai target yang telah ditentukan. Mudah-mudah dengan strategi ini keuntungan lebih naik sehingga Babel bisa menjadi surga bagi masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. (*)
.jpg)