Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sebelumnya, pada 16 Oktober 2025, penyidik telah menetapkan KS sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Audit Investigasi Khusus Inspektorat Daerah Kota Malang Nomor: 700.1.2.1/97/35.73.300/2025 tertanggal 23 September 2025, yang menemukan adanya kerugian keuangan daerah senilai Rp2,149 miliar akibat pemanfaatan aset pemerintah secara tidak semestinya.
“Hari ini tersangka KS melalui kuasa hukum dan perwakilan keluarga telah menitipkan pembayaran sebesar Rp2,149 miliar, sesuai nilai kerugian negara yang tercantum dalam hasil audit,” ujar Tri Joko.
Uang penitipan tersebut telah disita penyidik dan akan dititipkan ke Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Kota Malang di Bank BNI Cabang Malang, sebagai bagian dari proses hukum yang transparan dan akuntabel.
“Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bukan hanya soal pidana, tetapi juga pemulihan keuangan negara. Kami akan terus konsisten menjaga akuntabilitas dan keadilan,” tegasnya.
Dengan langkah tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Malang menegaskan perannya sebagai garda depan dalam memulihkan aset negara dan menegakkan integritas pengelolaan keuangan daerah. (Sb)
.jpg)
