Dugaan kuat mengemuka pada alokasi anggaran untuk kegiatan prestisius seperti Keikutsertaan MTQ Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur, dan pelaksanaan Training Center (TC) MTQ Nasional di tahun yang sama.
Anggaran MTQ Riau di Samarinda: Sederet Belanja Mencurigakan
Keikutsertaan Riau di MTQ Nasional Samarinda (6-16 September 2024) melibatkan total 110 orang, terdiri dari 56 peserta inti dan 54 tim pendukung. Namun, rincian pengeluaran yang dihimpun tim redaksi memunculkan tanda tanya besar.
Total nilai belanja pada beberapa item terkait MTQ dan TC mencapai angka mencengangkan. Beberapa pos pengeluaran yang menjadi sorotan, antara lain:
• Pembayaran Hadiah/Bonus MTQ Nasional: Rp 1,49 Miliar.
• Belanja Makan dan Minum Rapat TC MTQ N (3 Surat Pesanan): Total mencapai sekitar Rp 1,12 Miliar (termasuk Rp 683,9 Juta, Rp 288,15 Juta, dan buah keranjang Rp 156,8 Juta).
• Pembayaran Perjalanan Dinas ke Kaltim (MTQ N): Rp 1,002 Miliar lebih.
• Sewa Hotel Kegiatan MTQ N: Rp 541,6 Juta.
Secara kumulatif, belanja untuk makan/minum terkait TC dan MTQ Nasional di Samarinda saja diperkirakan menembus Rp 1,15 Miliar (Rp 840 Juta untuk TC dan Rp 311 Juta untuk MTQ).
Dugaan Mark Up dan SPPD Fiktif: Potensi Kerugian Negara 1,7 Miliar!
Dari sederet data pengeluaran tersebut, publik dan pegiat anti-korupsi menduga keras adanya dua modus utama penyimpangan:
1. Mark Up Belanja Makan dan Minum: Dugaan penggelembungan harga (Mark Up) muncul dari total biaya makan dan minum yang fantastis. Dengan total peserta dan panitia yang terbatas, perkiraan biaya per orang/hari bisa mencapai Rp 300 Ribu. Angka ini dinilai terlalu besar dan memicu dugaan manipulasi jumlah porsi atau penggelembungan harga satuan.
2. SPPD Fiktif MTQ Nasional 2024: Dugaan perjalanan dinas fiktif (SPPD Fiktif) pada pos Rp 1 Miliar lebih untuk Perjalanan Dinas ke Kaltim diperkuat oleh kekhawatiran publik atas adanya temuan serupa yang masif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau pada tahun anggaran 2024. Masyarakat khawatir, BPK luput dalam memeriksa secara tuntas SPPD untuk perhelatan MTQ Nasional ini.
Akar Masalah: Berdasarkan perhitungan awal, potensi kerugian negara dari dugaan Mark Up dan SPPD fiktif dalam Kegiatan TC dan MTQ Nasional Samarinda Tahun 2024 ini diperkirakan mencapai Rp 1,7 MILIAR, dan ini belum mencakup potensi penyimpangan pada kegiatan Biro Adm. Kesra lainnya seperti Beasiswa.
Publik Desak Kejati Riau Bergerak: Jangan 'Bungkam' Lagi!
Menyikapi dugaan serius ini, desakan publik mengalir deras ke lembaga penegak hukum.
"Publik meminta dan mendesak Kajati Riau segera lakukan tindakan! Memanggil pihak-pihak yang terkait dengan uraian di atas untuk dilakukan pemeriksaan mendalam," tegas perwakilan publik.
Pihak-pihak yang diduga terkait erat dalam pengelolaan anggaran ini meliputi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau selaku Pengguna Anggaran/Barang Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Biro Adm. Kesra, PPTK Kegiatan, Panitia/Pejabat Pengadaan, hingga Pihak Rekanan.
Sayangnya, upaya konfirmasi kepada pihak yang diduga terkait seringkali menemui jalan buntu. "Pihak-pihak yang sama ini, ketika hendak dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya, selalu bungkam," ungkap sumber redaksi.
Saatnya Pembuktian: Publik kini menanti keberanian dan ketegasan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau untuk menggunakan data dan informasi yang ada sebagai "pintu masuk" untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan anggaran secara utuh, mengungkap apakah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU Tipikor benar-benar terjadi.
Laporan: Tim Jurnalis (Legiman)
Sumber: Masyarakat
#KorupsiRiau #MTQNasional #KejatiRiau #DanaRakyat #SetdaprovRiau
.jpg)
