Sambar.id//Jakarta - Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Pidar Pemuda Rakyat (Pidar) Papua Barat, Jackson Kapisa, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat untuk bersikap serius dalam menangani laporan pengaduan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran makan minum Kepala Daerah tahun 2025.
Kapisa menegaskan agar Kejati Papua Barat tidak bermain-main dengan laporan yang telah mereka serahkan.
"Kami minta Kejaksaan Tinggi jangan fokus pada administrasi, tetapi harus dilihat juga dari bukti pendukung lainnya. Harus diperiksa sampai tuntas, apabila ada temuan maka segera diproses hukum," tegas Kapisa dalam keterangan pers, Senin (02/12/2025).
Indikasi Pembayaran Dobel
Laporan Pidar Papua Barat menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran makan minum untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH), serta belanja fasilitas kunjungan tamu.
"Ada indikasi pembayaran dobel yang merugikan negara. Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Bendahara Sekretaris Daerah (Bensed) Papua Barat," ujarnya.
Kapisa menyebut bahwa laporan tersebut mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025, di mana terjadi pendobelan mata anggaran untuk belanja makan minum dengan realisasi yang dinilai tidak rasional selama satu semester.
"Mengingat pada tahun 2025 Papua Barat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), pernah terjadi temuan BPKP di mana makan dan minum sekretariat daerah melalui bendahara sekretariat daerah sebesar Rp 12.000.000.000 (Dua belas Miliar Rupiah). Maka hal ini perlu menjadi perhatian," jelasnya.
Akan Gelar Aksi
Jackson Kapisa menegaskan bahwa organisasinya akan tetap konsisten mengawal laporan ini. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu, khususnya dalam kasus dugaan korupsi.
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk menanyakan sejauh mana hasil pemeriksaan kasus tersebut," tutup Kapisa.
Red ( Megy )
.jpg)
