Sambar.id, Batam — Dugaan aksi brutal terhadap sopir lori di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kawasan Pelabuhan Roro Punggur bikin geger. Kasus ini tak cuma soal kekerasan. Nama institusi negara ikut terseret.
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia Kepri, Ismail, langsung bereaksi keras. Ia menegaskan dugaan itu, jika terbukti, adalah penyalahgunaan wewenang serius. Tak bisa ditoleransi.
“Aparat sipil negara bukan preman. Seragam bukan tameng brutalitas. Kalau benar terjadi, ini pelanggaran hukum dan etika,” katanya. Selasa (17/2/26).
Ismail menilai kekerasan aparat ke warga sipil adalah pengkhianatan jabatan. ASN seharusnya melayani. Bukan malah diduga mengintimidasi.
IPJI mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak cepat. Proses laporan korban harus transparan. Tanpa perlakuan khusus.
“Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat cepat diproses, aparat juga harus sama,” ujarnya.
Desakan juga diarahkan ke pimpinan Bea Cukai Batam. Evaluasi internal diminta segera. Pemeriksaan etik tak boleh setengah hati.
Jika terbukti bersalah, sanksi tegas wajib dijatuhkan. Tanpa kompromi.
Kasus ini disebut jadi ujian integritas birokrasi di Batam. Menunggu aksi nyata. Bukan klarifikasi normatif.
Hingga berita ini tayang, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bea Cukai Batam.
Jika dugaan benar, ini bukan sekadar insiden. Ini alarm keras, penyalahgunaan kewenangan masih menghantui layanan publik.(Gj)
