SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan menjadikan data sebagai panglima kebijakan, serta menempatkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai pintu masuk utama penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan arahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 3/3/2026) di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Menurut Gubernur, pelaksanaan program dapat menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, namun yang paling utama adalah tersedianya konsep dan inovasi yang jelas. Inovasi, kata dia, tidak harus selalu baru atau mahal, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat dan meyakinkan pimpinan.
Ia juga menekankan bahwa mencontoh praktik baik dari daerah lain bukanlah sebuah kelemahan, selama inovasi tersebut dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi daerah.
Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa perencanaan pembangunan ke depan tidak lagi bisa ditoleransi tanpa basis data yang kuat. Ia bahkan mengungkapkan telah menghabiskan waktu bersama para kepala OPD, termasuk di akhir pekan, untuk membedah data hingga tingkat paling rinci. Upaya tersebut dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Dari hasil pendalaman data tersebut, ditemukan korelasi yang sangat kuat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan. Semakin tinggi jumlah rumah tidak layak huni, semakin tinggi pula angka kemiskinan di suatu wilayah.
Gubernur mencontohkan kondisi di Palu, di mana angka kemiskinan relatif kecil, namun jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah sangat tinggi. Sebaliknya, di beberapa kabupaten lain, kepemilikan rumah relatif baik, tetapi kualitas rumah yang tidak layak justru mendorong tingginya angka kemiskinan.
“Dari data ini kita belajar, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu, kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” tegas Gubernur.
Gubernur menjelaskan bahwa fokus pada RTLH akan membuka ruang intervensi lintas sektor secara terpadu. Ketika persoalan rumah ditangani, maka kebutuhan lain masyarakat seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, hingga infrastruktur dasar dapat langsung diintegrasikan dalam satu sasaran yang sama.
Dengan pendekatan tersebut, Gubernur optimistis target penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun ke depan dapat tercapai.
“Inilah kenapa data itu penting. Kalau tidak dibedah, kita tidak akan pernah tahu akar masalahnya,” katanya.
Terkait pembiayaan penanganan sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH, Gubernur memastikan seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah telah sepakat menjalankan skema pembiayaan bersama. Pembiayaan akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
Dalam waktu dekat, Gubernur akan mengundang seluruh bupati dan kepala perangkat daerah terkait untuk menyepakati pembagian tanggung jawab secara proporsional. “Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Untuk memastikan kebijakan tepat sasaran, validasi data RTLH juga akan dilakukan secara menyeluruh melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau konsultan profesional. Gubernur menegaskan bahwa setelah data dinyatakan akurat, seluruh kebijakan dan program wajib mengacu pada satu data yang sama agar tidak terjadi lagi anggaran yang bias dan tidak menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan urutan kerja yang harus dipahami seluruh OPD, yakni data sebagai dasar, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem.
Dengan digitalisasi, kebijakan akan lebih mudah diperbarui, terintegrasi, dan dikawal secara berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar jajaran pemerintah tetap menjaga kedekatan sosial dengan masyarakat melalui berbagai agenda kebersamaan, termasuk rencana pelaksanaan buka puasa bersama secara massal dalam waktu dekat.**
.jpg)
