SAMBAR.ID, Jakarta - Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Dongi-Dongi, Kabupaten Poso, semakin meresahkan warga. Selain merusak ekosistem, aktivitas ilegal ini diduga kuat telah merusak situs bersejarah megalit yang dilindungi di kawasan tersebut.
Tenaga Ahli Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, M. Ridha Saleh, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah berani untuk menghentikan aktivitas tersebut. Menurutnya, penutupan permanen merupakan mandat dari kesepakatan bersama.
"Penutupan permanen PETI di Dongi-Dongi adalah kesepakatan semua pihak, termasuk masyarakat, yang telah disepakati pada Desember 2021," tegas Ridha dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/2/2026).
Pelanggaran Wilayah Konservasi
Ridha menjelaskan bahwa secara administratif dan fungsi lahan, Dongi-Dongi bukanlah zona pertambangan.
Wilayah tersebut sedari awal diperuntukkan sebagai:
Wilayah Konservasi dan Hutan Lindung Lahan Pertanian
Lahan Perkebunan Berkelanjutan
"Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mengulur waktu. Wilayah itu adalah area lindung dan pertanian, sama sekali tidak ada alokasi untuk pertambangan," tambahnya
Solusi Pertanian Berkelanjutan
Meskipun wilayah Taman Nasional dan hutan lindung berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan Pusat, Ridha menekankan bahwa fungsi penegakan hukum dan penertiban kegiatan PETI berada di tangan pemerintah daerah.
Sebagai solusi jangka panjang bagi masyarakat setempat, mantan Tenaga Ahli Gubernur Sulawesi Tengah ini meminta pemerintah daerah segera meluncurkan program pertanian.
Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat memiliki mata pencaharian alternatif yang sesuai dengan peruntukan lahan di sekitar Taman Nasional.
"Wilayah di sana memang didedikasikan untuk pertanian dan perkebunan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus segera hadir memberikan program nyata bagi masyarakat di sekitar Dongi-Dongi," pungkasnya.**
Source : gnews.co.id
.jpg)
