Tepis Tuduhan Soal Dapur MBG di Villa Pribadi, Bartholomeus Tandigala: Cek Kembali Status Kepemilikannya

KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI SULTENG, Dr. Bartholomeus Tandigala, akhirnya buka suara terkait polemik penggunaan villa pribadi nya sebagai Dapur SPPG/F-IST 


SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. Bartholomeus Tandigala, akhirnya buka suara terkait polemik penggunaan villa yang dijadikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).


Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon WhatsApp Jum'at sore (03/4/2026), politisi yang akrab disapa Barto ini menanggapi santai tudingan sejumlah pihak yang menyebut dirinya menggunakan fasilitas pribadi untuk kepentingan program tersebut.


Pertanyakan Aturan Pelarangan


Menanggapi isu mengenai adanya pelanggaran aturan dalam penentuan lokasi dapur SPPG, Bartholomeus justru mempertanyakan dasar regulasi yang dipermasalahkan oleh masyarakat.


"Apakah ada regulasi yang melarang hal tersebut? Kalau ada, tolong diberitahukan ke saya," ujar Barto secara singkat saat memberikan klarifikasi.


Bantah Kepemilikan Villa dan Dapur


Lebih jauh, legislator yang membidangi Pemerintahan dan Hukum ini merespons kritik dari tokoh masyarakat dan pemuda di wilayah Tipo. 


Dengan reaksi tenang, ia meminta agar publik melakukan kroscek data terlebih dahulu sebelum melayangkan tuduhan mengenai status kepemilikan aset tersebut.


"Tolong dicari tahu kembali, apakah saya pemilik dapur MBG tersebut? Dan terkait villa yang dijadikan dapur MBG itu, apakah benar itu milik pribadi saya?" katanya sembari tertawa kecil.


Ia pun meminta awak media maupun masyarakat untuk memastikan kembali status hukum dari lokasi yang dimaksud. "Hehehe, coba dicek dulu status kepemilikan tempat tersebut," pungkasnya menutup pembicaraan.


Hingga saat ini, polemik mengenai lokasi operasional dapur MBG di Sulawesi Tengah masih menjadi perbincangan hangat, terutama terkait transparansi pengelolaan program nasional di tingkat daerah.***

Lebih baru Lebih lama