SAMBAR.ID, Palu, Sulteng - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Kominfosantik) Sulteng Wahyu Agus Pratama mengatakan, Pemprov Sulteng sangat mendukung keterbukaan informasi publik. Hal itu disampaikannya di Palu, Jumat (15/5/2026).
Wahyu menjelaskan, komitmen tersebut dibuktikan dengan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai PPID pelaksana. Sementara PPID utama berada di Diskominfosantik.
“Setiap badan publik wajib membentuk PPID. Hal itu untuk mempermudah publik mendapatkan data, publikasi, dan informasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” ujarnya.
Dalam UU tersebut, badan publik wajib memberikan jawaban atau pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima.
Jika informasi belum dikuasai, didokumentasikan, atau memerlukan pertimbangan khusus, jangka waktu dapat diperpanjang 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon sebelum masa 10 hari pertama berakhir.
Lebih lanjut, Wahyu menyebut komitmen Pemprov Sulteng juga dibuktikan dengan hadirnya Command Center layanan BERANI Samporoa. Layanan ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan laporan dan aduan masyarakat berbasis sistem digital yang beroperasi 1x24 jam.
“Layanan transformasi digital pelayanan publik itu sekaligus wujud komitmen Pemprov Sulteng dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan transparan bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Kominfosantik sedang mengkaji rencana penyiapan juru bicara untuk setiap informasi yang dikeluarkan Pemprov Sulteng. “Kami sedang menyiapkan formula untuk juru bicara pemprov agar lebih terkoordinasi dengan baik,” ucap Wahyu.
Wahyu juga menekankan pentingnya membangun sinergitas dengan media massa dan jurnalis di Sulteng sebagai mitra pemerintah daerah. “Pemerintah daerah tidak anti kritik, tapi berikan kritik dengan solusi sehingga dapat kami tindaklanjuti,” harapnya. ***
.jpg)
