SAMBAR.ID | SUKABUMI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi menjadikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketenagakerjaan sebagai prioritas utama. Kebijakan strategis ini ditetapkan dengan tujuan mulia, yakni menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah. Langkah ini berfokus pada kolaborasi lintas sektor untuk mengintegrasikan layanan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja agar lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Suhendar T, S.Pd., M.M., menjelaskan bahwa dalam RAD Ketenagakerjaan ini, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus dan arah kebijakan kerja dinasnya ke depan.
"Fokus utama Rencana Aksi Daerah Disnakertrans Kabupaten Sukabumi meliputi tiga hal pokok. Pertama, Penurunan Angka Pengangguran melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri lokal dan bursa kerja. Kedua, Peningkatan Investasi dan Lapangan Kerja dengan cara memfasilitasi investasi serta menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif guna membuka lowongan baru bagi warga lokal. Ketiga, Pengawasan dan Hubungan Industrial, di mana kami berkomitmen menjaga kondusivitas iklim kerja dan memfasilitasi penyelesaian hak pekerja, seperti pesangon dan perselisihan ketenagakerjaan, secara adil dan berkeadilan," papar Suhendar. Senin (25/5/2026)
Salah satu hal yang membanggakan sekaligus menjadi keistimewaan Kabupaten Sukabumi adalah statusnya sebagai pelopor dalam perencanaan aksi daerah di sektor ketenagakerjaan. Suhendar menuturkan, meskipun setiap perangkat daerah diwajibkan memiliki dokumen perencanaan, namun RAD khusus Ketenagakerjaan yang tersusun lengkap dan matang sejauh ini baru ada di Kabupaten Sukabumi dan belum dimiliki oleh daerah lain se-Provinsi Jawa Barat.
"Rencana Aksi Daerah itu pasti dimiliki oleh setiap perangkat daerah. Namun, untuk Rencana Aksi Daerah yang khusus membidangi Ketenagakerjaan, ini satu-satunya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Saya belum mengecek apakah di tingkat nasional atau Indonesia juga sudah ada atau belum, tapi untuk se-Jabar, baru Kabupaten Sukabumi yang memilikinya," tegas Suhendar.
Lebih lanjut ia menguraikan tujuan utama disusunnya dokumen strategis ini, yaitu untuk menurunkan angka pengangguran yang saat ini masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data yang ada, dalam kurun waktu terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sukabumi berada di angka 7,23 persen. Angka ini mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 7,11 persen.
"Jika dilihat peringkatnya, sebelumnya kita berada di urutan ke-17 dengan angka 7,11 persen, lalu sekarang bergeser ke urutan ke-12 dengan angka 7,23 persen. Kenaikan ini sejalan dengan tren yang terjadi di Jawa Barat secara umum. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global yang memang sedang tidak menentu dan berdampak hingga ke daerah," jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi telah merancang serangkaian upaya nyata. Langkah pertama dan paling utama adalah mempersiapkan tenaga kerja yang terlatih dan memiliki kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
"Upaya utama kami adalah menyiapkan tenaga terlatih melalui pelatihan-pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) atau lembaga pelatihan kerja, yang sering dikenal dengan pendidikan vokasi. Saat ini, BLK yang dimiliki langsung oleh Kabupaten Sukabumi jumlahnya satu, namun kami juga memiliki BLK Komunitas. Selain itu, kerjasama intensif juga kami bangun dengan berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Bahkan, kami juga memfasilitasi pelatihan hingga peluang magang ke luar negeri. Semua ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kami untuk mengurangi angka pengangguran terbuka," ungkap Suhendar.
Selain pelatihan, strategi lainnya adalah melalui perluasan kesempatan kerja. Melalui berbagai program, masyarakat didorong untuk memiliki kegiatan produktif dan berpenghasilan. Salah satu hal yang kini menjadi sorotan dan didukung penuh adalah keberadaan dapur-dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun data riil jumlah tenaga kerja yang terserap belum masuk secara rinci, pihaknya terus mendorong agar hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja di dapur-dapur tersebut terpenuhi dengan baik.
"Jika masyarakat dikerjakan dan punya penghasilan, tentu mereka akan semakin berdaya dan tingkat pengangguran pun otomatis turun. Sekarang banyak yang terserap juga di dapur-dapur MBG. Datanya memang belum masuk ke kami berapa realitasnya, tapi kami terus mendorong agar hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja di sana terpenuhi. Kami berharap angka pengangguran terus berkurang, meski perlu diingat bahwa rilis resmi angka TPT adalah otoritas BPS yang biasanya keluar dua kali dalam setahun, yaitu Februari dan Agustus," tambahnya.
Di tempat yang sama, Erni Mariyana selaku Analis Bidang Perencanaan menambahkan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan kewajiban yang telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Disnakertrans. Ia menjelaskan perbedaan antara dokumen jangka panjang dan dokumen aksi tahunan yang baru saja diselesaikan.
"Kita memang sudah memiliki dokumen RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah) yang merupakan dokumen induk dan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Namun, khusus untuk tahun ini, kami baru saja menyusun dan menyelesaikan dokumen RAD yang berisi matriks rencana aksi daerah yang lebih operasional dan terukur. Perlu diketahui, se-Jawa Barat, penyusunan dokumen RAD ini baru selesai dan rampung di Kabupaten Sukabumi saja," tegas Erni Mariyana.
Ia berharap, dengan tersusunnya matriks rencana aksi yang lengkap, terukur, dan memiliki target yang jelas ini, seluruh tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberadaan dokumen ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Kabupaten Sukabumi untuk terus berjuang menekan angka pengangguran terbuka demi kesejahteraan masyarakatnya.
"Dengan adanya dokumen lengkap ini, mudah-mudahan seluruh target yang sudah kami susun matriksnya dapat kami capai bersama, demi tujuan utama menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sukabumi," pungkas Erni.
[Hans]
.jpg)
