Sambar.id, Subang, Jabar - Sejumlah warga Desa Kotasari, Kabupaten Subang menyampaikan kekhawatiran terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatayu, yang dinilai belum memberikan manfaat kepada masyarakat.
Mereka, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit terhadap anggaran dana dan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jatayu Desa Kotasari.
Permintaan audit ini muncul karena BUMDes yang bergerak di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan tersebut, meskipun sudah berusia sekitar 1 tahun, tidak menunjukkan perkembangan yang berarti malah justru menimbulkan kerugian.
"Kami minta APH agar segera turun untuk melakukan audit kepada pengurus serta pengelola dana BUMDes," ujar Panji mewakili warga.
Selain itu Warga juga menyoroti soal transparansi laporan pendapatan dan pengeluaran BUMDes yang dinilai belum terbuka kepada publik.
"BUMDes Jatayu Kotasari yang bergerak dibidang usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan hingga saat ini belum berkembang, bahkan hasil usaha tersebut belum dirasakan secara luas dan tidak diketahui sama sekali terang warga.
Atas kondisi tersebut, warga menduga adanya indikasi kolusi dalam badan pengurus BUMDes. "Kami menduga adanya kolusi di badan pengurus BUMDes, oleh karena itu kami meminta pihak Inspektorat Kabupaten Subang segera mengaudit hasil BUMDes tersebut," tutur Edi warga lainnya.
"Kebanyakan warga tidak mengetahui berapa modal Bumdes dan berapa pendapatan setiap bulannya, kami berharap APH tidak menutup mata atas dugaan penyimpanan Dana Desa yang di peruntukan untuk penyertaan modal Bumdes," tegasnya.
Sementara itu Kepala Desa Kotasari Kasmirah, menanggapi terkait adanya keluhan dari warga. Selama ini dirinya belum menerima laporan rinci mengenai aktivitas keuangan BUMDes sejak dirinya dilantik jadi kepala desa.
"Sejak dilantik saya belum menerima informasi detail mengenai pendapatan maupun pengeluaran BUMDes Jatayu," ungkap Kasmirah. (*)
.jpg)
