SAMBAR.ID, Jakarta - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) bergerak cepat dalam menggalang kolaborasi demi pembangunan daerah. Dalam pertemuan singkat selama 35 menit di Jakarta, Senin siang (15/6/2026).
Gubernur Anwar Hafid berhasil menyepakati komitmen gotong royong dengan dua perusahaan raksasa, yakni PT Citra Palu Mineral (CPM) dan PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG).
Melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), kedua perusahaan yang bergerak di sektor tambang emas dan pengolahan gas alam cair ini siap memberikan dukungan penuh bagi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan koordinasi kemitraan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menawarkan proyek strategis yang spesifik kepada masing-masing perusahaan.
Kepada PT CPM, Gubernur menyodorkan proyek pembangunan sejumlah venue di kawasan Hutan Kota Palu untuk menyambut Pekan Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional (PORWANAS) KORMI pada Agustus 2027 mendatang.
Sementara untuk PT Donggi-Senoro LNG, Pemprov Sulteng menawarkan proyek rekonstruksi ruas jalan strategis Dataran Bulan – SP Moilong (Toili). Jalur provinsi ini dinilai sangat krusial karena mampu memangkas jarak tempuh dari Ampana ke Toili menjadi hanya 187 kilometer, jauh lebih efisien dibandingkan jalur nasional yang mencapai 319 kilometer.
Selain itu, pengerjaan jalan di kawasan "Kepala Burung" Balantak, Banggai, juga ikut ditawarkan.
Respons Positif Korporasi
Menanggapi tawaran tersebut, perwakilan manajemen PT CPM, Yan Adriyansyah, menegaskan bahwa membantu pembangunan daerah sudah menjadi kewajiban perusahaan, baik diminta maupun tidak.
"Pada prinsipnya, PT CPM mendukung penuh program pembangunan Pemprov Sulteng," ujar Yan.
Ia menambahkan, meski nilai totalnya masih harus dikoordinasikan dengan manajemen tingkat atas (top management), skema pembiayaan bisa dilakukan bertahap.
Sebagai langkah awal, PT CPM mengisyaratkan kesiapan mengucurkan dana CSR sebesar Rp5 miliar tahun ini untuk pembangunan venue di Hutan Kota.
Senada dengan CPM, perwakilan PT Donggi-Senoro LNG, Thian Annisa, juga menyatakan komitmennya dalam pola kemitraan "bareng-bareng" membangun Sulteng. "Pada dasarnya kami mendukung. Hanya saja, detail teknis dan anggarannya akan kami bicarakan terlebih dahulu dengan top management," ungkapnya.
Bukan Uang Tunai, Tapi Hibah Aset
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Pemprov Sulteng tidak akan menerima dana CSR ini dalam bentuk uang tunai.
"Kami tidak menerima hibah uang tunai, melainkan hibah aset.
Jadi, perusahaan silakan mengerjakan langsung pembangunannya, baik itu jalan, jembatan, maupun gedung. Setelah selesai, baru diserahkan kepada Pemprov melalui penandatanganan MoU atau Surat Perjanjan Kerja Sama (SPK)," jelas mantan Kepala Desa yang kini memimpin Sulteng tersebut.
Rapat koordinasi strategis ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Pemprov Sulteng bersama 52 perusahaan tambang.
Turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut antara lain Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulteng Dr. Faidul Keteng, Kadis ESDM Drs. Arfan, M.Si, Kabid Minerba Sultanisa, dan Karo Hukum Dr. Adiman, SH, MH.***
.jpg)
