SAMBAR.ID | SUKABUMI – Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia DPD Sukabumi Raya, Purwanto, menyampaikan kekecewaan mendalam dan kemarahan atas sikap tidak profesional yang ditunjukkan pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi saat pertemuan audiensi pada Rabu (24/6/2026). Pada kesempatan itu, Purwanto berhalangan hadir dan menugaskan Sekretaris Jenderal serta jajaran pengurus sebagai wakil resmi organisasi.
Berdasarkan laporan tim perwakilan, diskusi yang seharusnya menjadi ruang masukan konstruktif justru berjalan kurang serius dan tertutup. Di hadapan Sekretaris Dinas Pertanian, Denis Eriska, S.P., M.Si., dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Deni Ruslan, SP., MP., sikap yang diperlihatkan dinilai tidak pantas bagi pejabat pelayanan publik.
“Terlihat jelas Sekdis lebih banyak sibuk dengan gawai dan menerima telepon saat pembahasan berlangsung. Sementara itu, Kabid Sarpras merespons masukan penting dengan senyum dan cengesan yang seolah meremehkan. Padahal yang dibahas adalah persoalan nyata yang menyangkut penggunaan uang rakyat,” tegas Purwanto.
Selain ketidaksopanan, pihak dinas juga dinilai menutup akses dengan menolak memberikan saluran komunikasi resmi untuk tindak lanjut—hal yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dan peraturan pelayanan publik yang berlaku.
Sikap tersebut semakin menguatkan kekhawatiran masyarakat yang selama ini disampaikan: banyak pembangunan saluran irigasi yang tidak sesuai standar, cacat konstruksi, dan cepat rusak meski baru selesai dikerjakan.
“Kami menyoroti peran Konsultan Teknik maupun Konsultan Pengawas yang seolah hilang fungsinya. Ada dugaan kuat praktik ‘main mata’ atau kesepakatan di balik layar, sehingga dokumen serah terima tetap ditandatangani padahal kualitas pekerjaan jelas di bawah standar. Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen pun harus ditinjau ulang,” tambah Purwanto.
Masalah lain yang belum terjawab adalah ketidakjelasan penggunaan anggaran sekitar Rp 14 miliar. Hingga kini belum ada rincian jelas alokasi untuk program non‑fisik maupun UMKK, serta data lokasi dan persentase realisasi yang terukur. Penjelasan saat pertemuan dinilai baru sebatas uraian umum tanpa bukti pertanggungjawaban yang nyata.
Menurut Purwanto, jawaban administratif saja tidak cukup menyelesaikan masalah yang menumpuk. “Jangan sampai anggaran habis, tapi petani tak merasakan manfaatnya. Kami minta penelusuran sampai ke akar masalah, perbaikan sistem pengawasan, serta penegakan kode etik yang tegas. Sikap yang dilaporkan adalah gambaran nyata lemahnya budaya kerja yang harus segera dibenahi,” tandasnya.
Sampai saat ini, MIO masih menunggu tanggapan mendalam dan langkah nyata dari Dinas Pertanian maupun pihak berwenang guna melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja serta transparansi pengelolaan proyek di lingkungan dinas tersebut.
Sumber: Humas DPD MIO Sukabumi Raya
Editor: Hans
.jpg)
