SAMBAR.ID, Jakarta - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kembali menunjukkan langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Menghadapi pemangkasan APBD yang signifikan, Pemprov Sulteng sukses menggandeng 32 perusahaan tambang mineral, nikel, dan batuan di Kabupaten Morowali untuk bergotong royong memperbaiki jalan provinsi sepanjang 43 kilometer yang menghubungkan ruas Buleleng hingga Matarape.
Melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut sepakat membentuk konsorsium guna mendanai dan mengerjakan langsung proyek infrastruktur ini.
Solusi Cerdas di Tengah Defisit Anggaran
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Hotel Mercure Jakarta pada Senin (15/6/2026), Anwar Hafid membeberkan bahwa inisiatif ini lahir dari program efisiensi anggaran. Sejak tahun 2025, Pemprov Sulteng telah mengalami pemotongan anggaran sekitar Rp500 miliar.
Kondisi ini diperparah pada tahun 2026 dengan adanya pemangkasan tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 triliun. Akibatnya, APBD Sulteng yang semula berkisar di angka Rp5 triliun menyusut menjadi Rp4,3 triliun.
"Karena itu, kami meminta partisipasi aktif dari para pengusaha tambang di wilayah Sulteng untuk ikut bergotong royong memperbaiki jalan yang berada di sekitar lingkungan operasional mereka melalui skema CSR," ujar Anwar Hafid di hadapan perwakilan perusahaan.
Anwar menegaskan bahwa Pemprov Sulteng tidak menerima dana tunai dalam kerja sama ini. Seluruh perbaikan jalan dikerjakan langsung oleh pihak perusahaan melalui kontraktor yang mereka tunjuk sendiri.
Setelah proyek rampung, Pemprov hanya akan menerima penyerahan aset berupa jalan yang telah diperbaiki. Meski demikian, pengawasan teknis di lapangan tetap berada di bawah kendali Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Binatarung) Sulteng.
"Jadi kami tidak menerima uang tunai dari konsorsium. Pemprov hanya menerima hibah aset jalan yang sudah selesai dikerjakan," jelas mantan Bupati Morowali dua periode tersebut.
Selama ini, ruas Buleleng–Matarape diakui kurang mendapatkan penanganan maksimal akibat keterbatasan anggaran daerah. Anwar mencontohkan, pola serupa sebelumnya sudah sukses diterapkan pada jalan nasional di wilayah PT BTIG dan IMIP, di mana pihak perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerusakan jalan di sekitar area mereka.
Skema Ringan: 1 Perusahaan Hanya Tangani 1 Kilometer
Kepala Dinas Binatarung Sulteng, Ir. H, Faidul Keteng, menjelaskan bahwa sistem konsorsium ini membuat beban pembiayaan menjadi sangat rasional bagi dunia usaha.
Dari total 43 kilometer jalan yang rusak, setiap perusahaan rata-rata hanya bertanggung jawab atas perbaikan sepanjang 1 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp5 miliar per perusahaan.
Skema ini mendapat sambutan positif. Sebanyak 32 perusahaan tambang yang hadir menyatakan sepakat dan siap mendukung program tersebut. Komitmen ini di antaranya ditegaskan oleh Fatan dari PT Graha Istika Utama, serta perwakilan dari PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo dan PT Bintang Sinar Perkasa.
Sebagai langkah hukum dan teknis ke depan, Pemprov Sulteng bersama seluruh perusahaan pemegang IUP akan segera menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pelaksanaan proyek.
Catatan Keberhasilan Program 'BERANI Lancar'
Langkah taktis di Morowali ini memperpanjang daftar kesuksesan Program BERANI Lancar yang diusung Anwar Hafid fokus pada konektivitas antarwilayah. Sebelumnya, program serupa telah berhasil menuntaskan beberapa proyek strategis:
Ruas Boladangko – Banggaiba (Sigi): Diresmikan pada Kamis (2/4/2026), jalan sepanjang 60 kilometer dengan lebar 10 meter ini sukses dibangun menggunakan dana CSR penuh dari PT Anugerah Lestari Power.
Ruas Towi – Kolonodale (Morowali Utara): Berhasil menghimpun komitmen gotong royong dari 16 perusahaan tambang dengan total nilai CSR mencapai Rp355 miliar.
Proyek ini dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 1 Juli 2026 mendatang.***
.jpg)
