MATARAM – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 kembali menuai sorotan. Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Mataram menilai penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di NTB itu berlangsung tidak profesional dan sarat polemik.
Ketua EK-LMND Mataram, Rangga, menyebut berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan Porprov telah mencederai marwah olahraga sekaligus menunjukkan lemahnya tata kelola organisasi olahraga di bawah kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB.
Menurutnya, polemik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pertandingan. Sengketa hasil pertandingan, protes dari sejumlah kontingen, keputusan wasit yang dipersoalkan, keterlambatan pembaruan klasemen perolehan medali, hingga belum tuntasnya penyelesaian masalah di sejumlah cabang olahraga menjadi indikator buruknya penyelenggaraan.
"Porprov seharusnya menjadi ajang pemersatu, ruang pembinaan atlet, dan simbol sportivitas daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ajang ini dipenuhi kontroversi, konflik, dan ketidakpastian hasil pertandingan. Ini adalah preseden buruk bagi masa depan olahraga NTB," ujar Rangga dalam keterangannya, Senin (21/7).
Rangga menilai lambannya penyelesaian sengketa pada sedikitnya 12 cabang olahraga menunjukkan lemahnya koordinasi penyelenggara, minimnya kesiapan panitia, serta buruknya sistem pengawasan yang dilakukan KONI NTB.
Ia menegaskan, Ketua KONI NTB harus bertanggung jawab secara moral maupun organisatoris atas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan Porprov.
"Jika ajang sebesar Porprov saja tidak mampu dikelola secara profesional, maka publik patut mempertanyakan kapasitas kepemimpinan di tubuh KONI NTB. Kegaduhan yang terjadi telah mencoreng nama baik olahraga NTB di tingkat nasional," lanjutnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, EK-LMND Mataram mendesak dilakukan evaluasi total terhadap penyelenggaraan Porprov XII NTB 2026. Organisasi mahasiswa itu juga meminta Ketua KONI NTB dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan yang dinilai gagal.
Selain itu, EK-LMND Mataram menyampaikan empat tuntutan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Porprov XII NTB 2026. Kedua, membentuk tim independen untuk mengusut dugaan pelanggaran dan maladministrasi selama penyelenggaraan. Ketiga, membuka secara transparan proses penyelesaian sengketa pada seluruh cabang olahraga yang masih bermasalah. Keempat, mencopot Ketua KONI NTB sebagai bentuk tanggung jawab atas berbagai polemik yang terjadi.
Rangga menegaskan olahraga harus dikembalikan pada prinsip sportivitas, keadilan, transparansi, dan profesionalisme. Menurutnya, atlet tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat buruknya tata kelola penyelenggaraan kompetisi.
"Marwah olahraga NTB sedang dipertaruhkan. Jangan biarkan atlet menjadi korban dari buruknya tata kelola dan lemahnya kepemimpinan. Jika tidak ada keberanian untuk berbenah, maka kekacauan Porprov 2026 akan menjadi noda hitam dalam sejarah olahraga Nusa Tenggara Barat," tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Ketua KONI NTB terkait tuntutan yang disampaikan EK-LMND Mataram. (*)
